Breaking News:

Berita Nasional

Vaksin Mandiri Hanya untuk Karyawan, Sudah 7 Ribu Perusahaan Daftar

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi memperbolehkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri yang dilakukan oleh perusahaan.

Tribunnews/Jeprima
Sejumlah awak media mengikuti vaksinasi Covid-19 di Hall A Basket Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2021). Berdasarkan data yang ada, sebanyak 1.838 awak media menjalani vaksinasi Covid-19 di GBK hari ini. Secara total, terdapat 5.512 orang yang akan mendapatkan vaksin selama tiga hari pelaksanaan vaksinasi, atau sampai Sabtu (27/2) mendatang. Para peserta vaksinasi ini adalah 512 wartawan yang sejak awal dijadwalkan mendapatkan vaksin dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021. Kemudian ditambah 5.000 orang yang dikoordinasikan Dewan Pers bersama 10 organisasi konstituen Dewan Pers dan Forum Pemred. 

JAKARTA, TRIBUN - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmidzi menegaskan tak ada mekanisme vaksinasi mandiri bagi individu atau beli secara perorangan.  Ia memastikan, program vaksin gratis melalui Vaksinasi Gotong Royong hanya dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha kepada karyawan, dan tidak diperjualbelikan oleh  swasta.

 "Vaksinasi Gotong Royong hanya untuk korporasi tidak diperjualbelikan untuk individu, dan tidak ada mekanisme vaksinasi pada individu," kata Nadia, Sabtu (27/2).

Nadia juga menegaskan jenis vaksin mandiri berbeda dengan vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah. Meski Nadia belum merinci kandidat vaksin mandiri yang akan digunakan. "Yang pasti bukan Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Novavac," tuturnya.

Baca juga: Polisi Anggap Tak Memenuhi Unsur, Kunjungan Presiden Tak Bisa Dikenakan UU Kekarantinaan Kesehatan

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin resmi memperbolehkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu (24/2). Sesuai Permenkes tersebut, perusahaan harus mendata pegawai yang akan menerima vaksin Covid-19 lalu memberikannya ke Kemenkes. Adapun biaya vaksin mandiri sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.

Pelaksanaan vaksinasi mandiri juga tidak akan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milih pemerintah. Perusahaan yang memiliki fasyankes yang mendukung untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri bisa melakukannya di sana. Selain itu, Permenkes tersebut juga menegaskan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada program vaksin mandiri akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kisah TNI Rebut Yogyakarta dengan Waktu 6 Jam dari Tangan Belanda Dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengklaim, sekitar 7 ribu perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam vaksin mandiri. Angka tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan Kadin terhadap perusahaan yang ada di Indonesia hingga hari ini.

"Total sudah ada 7 ribu perusahaan yang terdata dari berbagai sektor usaha," ucapnya.

Baca juga: Satu Anggota KKB Tewas Setelah Baku Tembak dengan TNI di Intan Jaya Papua

Shinta mengatakan sektor usaha yang paling banyak adalah manufaktur atau industri pengolahan. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan tingginya antusiasme pengusaha untuk membantu pemerintah dalam penyediaan vaksin dalam rangka mencapai target herd immunity.

Meski demikian, pengusaha masih menunggu informasi dari pemerintah terkait jenis vaksin yang akan diberikan. "Ini sukarela ya, jadi bukan cuma perusahaan swasta nasional saja, tapi juga PMA, PMDN bahkan UKM yang, tujuannya utk membiayai karyawan mendapatkan vaksin secara gratis," tambahnya.

Baca juga: Buaya Besar Kembali Muncul, Warga Pinta di Bangun Turap di Pinggir Sungai Teluk Dawan

Shinta juga mengatakan ada sekitar 6,5 juta karyawan yang akan mendapatkan vaksin dari 7.000 perusahaan yang telah mendaftar tersebut. Diperkirakan, total jumlah karyawan yang akan mendaftar hingga penutupan pendaftaran besok, Minggu (28/2), mencapai 7 juta. "Kalau target total karyawannya 20 juta yang akan mendapatkan vaksin. Karena itu setelah penutupan pendaftaran kami akan evaluasi lagi, apakah atau kapan akan dibuka lagi pendaftaran perusahaan yang ikut vaksin mandiri," tuturnya.

Shinta juga menegaskan, vaksin mandiri bersifat opsional sehingga tak ada kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftar. "Ini sukarela, ya, jadi bukan cuma perusahaan swasta nasional saja, tapi juga PMA, PMDN bahkan UKM yang, tujuannya untuk membiayai karyawan mendapatkan vaksin secara gratis," tambah Shinta menjelaskan.

Baca juga: APBD Tanjabbar Berkurang Rp16 Miliar

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima permintaan kerja sama untuk melakukan vaksinasi mandiri dari para pengusaha. Namun, RS swasta memastikan siap untuk bekerja sama dalam menjalankan program vaksinasi mandiri.

"Selama ini, kan, kami sudah sering kerja sama dengan pengusaha termasuk untuk penyediaan PCR test. Tapi, untuk vaksin belum, tapi kami siap untuk kerja sama," ucapnya.

Hingga saat ini asosiasi juga masih menunggu keterangan pemerintah terkait dengan skema pengadaan vaksin. (tribun network)

Editor: Hendri Dunan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved