Berita Nasional
Singgung Pernyataan Jusuf Kalla, Mahfud MD Sebut Zaman JK Ada Saracen, Muslim Cyber Army, & Piyungan
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan statmen bagaimana caranya agar tidak dipanggil polisi ketika mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi
lihat foto
"Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya, " kata Kalla dalam acara yang digelar PKS.
"Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka di situlah terjadinya menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," kata dia.
Kedua, Kalla pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
Baca juga: Kasus Pembunuhan Sadis Wanita Muda di Bali Terungkap, Berawal Ajakan Kencan di Aplikasi MiChat
Baca juga: VIRAL, Satu Keluarga Makan Mie Satu Bungkus Dibagi Lima Orang
Baca juga: Sasaran Vaksin Covid-19 Tahap II, ASN, Wakil Rakyat, Jurnalis, Pedagang, Hingga Tenaga Pendidik
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘Silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," ujar dia.
Selain itu, Kalla menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi.
Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Singgung Balik Kalla, Mahfud MD: Zaman Pak JK Itu Ada Saracen, Muslim Cyber Army, Piyungan..."
