Breaking News:

Berita Kota Jambi

Kades dan Sekdes Kembang Tanjung Didakwa Kasus Korupsi Dana Desa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primer. Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3)

Dedy nurdin
Kades Dan Sekdes Kembang Tanjung Didakwa Kasus Korupsi Dana Desa 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pejabat Sementara Kepala Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, Thamrin dan Sedesnya Husen jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, Rabu (10/2/2021). 

Keduanya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Pada kegiatan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan tembok penahan tanah (TURAP) daerah aliran Sungai Batanghari. 

Dakwaan dibacakan oleh ketua tim Jaksa Penuntut Kejari Batanghari yakni Bambang Harmoko. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Yandri Roni. 

 Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui jaringan virtual. Dalam dakwaan jaksa menyebut adanya indikasi perbuatan melawan hukum pada penggunaan anggaran Dana Desa Kembang Tanjung

Pada pengerjaan Turap tersebut dilakukan tidak sesuai dengan Spesifikasi, gambar, dan Rencana anggaran Biaya (RAB). Sebagai Pj kepala desa, Thamrin disebut menyetujui dan mencairkan dana desa tersebut tidak di dukung dengan dokumen yang sah. 

Dalam dakwaan terdakwa Thamrin disebut bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan Sekdes Husen. Akibat perbuatan itu,  menimbulkan kerugian negara. 

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Batanghari. Nomor : 700/030/LHAPPKN/X nilai kerugian mencapai 518.925.268,82 juta rupiah. 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primer. Pasal 2 ayat (1) Junto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Atau dakwaan subsider dalam Pasal 3 Junto pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Dedy Nurdin)
 

--

UMKM Kuliner ini Tetap Setia Berjualan Depan SD Xaverius 2 lMeski Sudah Setahun Sekolah Tak ¹0lAktif

Berbagai Bencana di Batanghari, Karhutla Berpotensi Bakal Terjadi, Ini Pemicunya

Oknum ASN Sarolangun Diduga Terlibat PETI, Salah Satunya Satuan Polisi Pamong Praja

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Nani Rachmaini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved