Berita Nasional
Profil Nazaruddin Eks Bendahara Demokrat Disebut Terlibat Kudeta Partai, Terjerat Kasus Wisma Atlet
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin disebut akan mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
lihat foto
Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Anas Urbaningrum merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.
Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Baca juga: Kelebihan Sertifikat Elektronik Dibandingkan Sertifikat Lama,Bisa Diprint Sendiri Lewat Aplikasi Ini
Baca juga: Lowongan Kerja BUMN PT Amarta Karya untuk Lulusan D3 hingga S1, Tersedia 6 Lowongan Kerja
Baca juga: Perut Celine Evangelista Mendadak Disorot, Pose Istri Stefan William Bikin Netizen Salfok: Ya Ampun!
"Perlu disampaikan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan Sport Centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat itu.
Sementara Setnov, ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP. Saat itu Setnov merupakan Ketua DPR RI.
Dikutip dari Kompas.com, pengumuman tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, 10 November 2017 silam.
"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," ujar Saut.
Tudingan Nazaruddin
Seperti diberitakan sebelumnya, AHY mengeluarkan statement tudingan bahwa ada sekelompok orang yang akan mengambil alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.
Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Bahkan, ucap AHY, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis.
Baca juga: Pengakuan Pengangkut Minyak Ilegal di Batanghari, Ambil Sisa Minyak untuk Dibawa ke Sumsel
Baca juga: Arab Saudi Larang Penerbangan dari Indonesia Termasuk 19 Negara Lain, Ternyata Ini Alasannya
Baca juga: Mantan Ketua DPR Ini Sebut AHY Tak Beretika Bawa-bawa Nama Jokowi di Konflik Partai Demokrat
Sementara itu, klaim AHY bahwa adanya pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat, akan dijadikan kendaraan dalam Pemilu 2024.
AHY menyebut terdapat 5 orang, yakni seperti yang sudah diberitakan Tribunnews.com:
- satu kader Demokrat aktif
