Berita Nasional
Digoreng Habis Isu Taliban di Tengah Penanganan Korupsi Bansos, Febri: Setelah ini Novel Diserang
Untuk diketahui, isu itu sempat mencuat beberapa waktu lalu seetelah diramaikan oleh pegiat media sosial Denny Siregar dan rekan-rekannya.
lihat foto
Terkait isu Polisi Taliban Vs Polisi India itu, guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun membuat cuitan khusus.
Guru Besar LIPI Prof Syamsuddin Haris tegaskan tak ada kelompok Taliban di KPK.
Prof Syamsuddin Haris dan kawan-kawannya telah lebih 3 tahun melakukan penelitian di tubuh lembaga anti korupsi tersebut.
"Saya dan beberapa teman sdh lbh dari 3 thn terakhir melakukan kerjasama riset dgn rekan2 di
@KPK_RI. Tdk ada Taliban," ujar Syamsuddin Haris.
Baca juga: Promo Burger King Terbaru 24 Januari 2021, Bokek of The Week Mulai Dari Rp 5.000
Baca juga: Rahasia Ranjang Trump & Melania Bocor Usai Tak Lagi Jadi Presiden AS, Tidur Terpisah di Gedung Putih
Baca juga: Promo J.CO Hari Ini 2 Lusin Donat Rp 127.000, 1/2 lusin JCLUBS Plus 2 Iced Thai Tea Rp 109.000
Sebutan ada kelompok Taliban di KPK atau istilah Polisi Taliban Vs Polisi India adalah upaya dari insitusi lain di Indonesia untuk melemahkan KPK sehingga kemudian bisa menguasai KPK.
"Itu adalah isapan jempol belaka utk membenarkan saudara tua (baca: polisi) masuk dan meng-obok2 KPK," tegas Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Sabtu (14/9/2019).
Prof Syamsuddin Haris termasuk guru besar yang secara konsisten dan keras mengkritik upaya pelemahan KPK.
Syamsuddin Haris juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan KPK, terutama terkait revisi UU KPK.
Menurut Syamsuddin Haris, DPR sekarang bukan akan merevisi UU KPK, tetapi melakukan membentuk KPK baru yang jadi macan ompong.
Simak cuitan Syamsuddin Haris terkait KPK.
@sy_haris Sep 11: Saya sdh baca. Ini bukan revisi tapi pembentukan UU baru krn hampir semua pasal diubah. KPK format lama dibubarkan dan dibentuk KPK baru yg macan ompong. Cc:
@PDI_Perjuangan @Gerindra @Golkar5 @NasDem @DPP_PKB @PDemokrat @PKSejahtera @Fraksi_PAN @DPP_PPP
@sy_haris Sep 13: Lengkap sdh skenario pelumpuhan @KPK_RI. Pak @jokowi mbiarkan capim yg diduga cacat integritas lolos ke DPR, bahkan kemudian dipilih sbg Ketua KPK. Pada saat bersamaan Presiden setuju mbahas usul revisi UU KPK dari DPR. Mereka lupa, di atas Presiden & DPR ada rakyat yg berdaulat.
@sy_haris· Sep 13: Ketika aspirasi dan hati nurani publik (tentang pentingnya integritas komisioner serta independensi lembaga antikorupsi) ternyata sekadar menjadi alas kaki kekuasaan. Hidup para oligark, hidup koruptor.
@sy_haris 23h: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 berada di angka 38, meningkat satu poin dibanding 2017, atau diperingkat 89 dari 180 negara. Itu artinya, kita butuh @KPK_RI yg kuat, independen & bebas dari intervensi lembaga lain. Apa jadinya jika KPK lumpuh?
Tanggapan Novel Baswedan
