Breaking News:

Pilkada di Jambi

Bawaslu Sudah Temukan 26 Pelanggaran Prokes Selama Proses Pilkada di Jambi, Ini Jenis-jenisnya

Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Provinsi Jambi, sudah menangani pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sebanyak 26 kasus, selama tahapan

Penulis: HR Hendro Sandi | Editor: Nani Rachmaini
Istimewa
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi  Wein Arifin 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Provinsi Jambi, sudah menangani pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sebanyak 26 kasus, selama tahapan Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin mengatakan, 26 pelanggaran protokol kesehatan itu yakni 12 kasus dalam kampanye bentuk hiburan/pentas seni atau kampanye tatap muka yang mengikutsertakan belita, anak-anak, ibu hamil, dan menyusui atau orang lanjut usia.

"Serta 14 kasus dalam bentuk kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas," katanya, Wein, Jumat (4/12/2020).

Wein menyebutkan, pelanggaran protokol kesehatan terbanyak terjadi di Kota Sungai Penuh.

"Jadi di Kota Sungai Penuh itu ada 19 kasus pelanggaran protokol Kesehatan, dan dari pelanggaran sudah diberikan peringatan tertulis oleh jajaran pengawas pemilu," sebutnya.

Baca juga: Sempat Berseteru dengan Nyai, Nikita Mirzani Merasa Puas Setelah Ustaz Maheer Ditangkap Polisi

Baca juga: Relawan Siap Kawal 1 Juta Suara Fachrori Umar-Syafril Nursal

Baca juga: Amanda Manopo Diisukan Putus dari Billy Syahputra Gegara Arya Saloka, Keduanya Kepergok Ribut di Mal

Selanjutnya disusul dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 kasus, dan masing masing satu pelanggaran di tingkat Provinsi Jambi, Merangin dan Bungo.

Dalam penanganan pelanggaran prokes ini lanjutnya, hanya bersifat administrasi, dan larangan, serta sanksi kampanye pada masa Pandemi Covid-19 sudah diatur oleh Peraturan KPU No 13 Tahun 2020.

"Pada Per-KPU Nomor 13 ini sudah mengatur larangan dan sanksi terutama pada pasal 88A, C, D, dan E," katanya.

Pihaknya mengharapkan, mendekati pelaksanaan pemilihan 9 Desember 2020 mendatang, fungsi pengawasan bersama dapat terus dimaksimalkan dan dibutuhkan koordinasi bersama antar semua pihak.

"Sehingga terbangun persepsi yang sama terkait prosedur penegakan hukum prokes, dalam rangka akhir masa kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara untuk mencegah penyebaran dan meminimalisir potensi penularan Covid-19," pungkasnya. (Tribunjambi/Hendro Sandi)

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved