Syarkoni Sayangkan Sikap Pjs Bupati Bungo, Ada Kegiatan di Rumah Dinas yang Pakai Masker Paslon

"Diduga ini sudah terang terangan terlibat dalam mempromosikan calon. Kalau memegang teguh netralitas seharusnya kegiatan itu tidak dilanjutkan. Menjadi pertanyaan kenapa tidak dihentikan," katanya.

Terkait mengenakan masker tersebut, dia tidak mempersiapkannya. Namun asal diluar pemerintahan dan tidak terlibat dengan ASN.

Baca juga: Usai Sebut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Putus Cinta, Ivan Gunawan Langsung Beri Klarifikasi Ini

Baca juga: Cornelis Buston Cs Bakal Disidang Dari Rutan KPK, Ini Kata Humas PN Tipikor Jam

Baca juga: Refocusing Anggaran Akibat Covid-19, Dinas Perkim Batanghari Upayakan Tahun Depan Terealisasi

Kita berkeyakinan Bawalu dan masyarakat dan tim ataupun pasangan calon dapat menciptakan Pilkada ini berjalan dengan tertib, aman dan damai.

Sebelumnya, Abdul Hamid, Ketua Bawaslu Bungo dikonfirmasi menyayangkan sikap pemerintah daerah Kabupaten Bungo yang tetap melanjutkan kegiatan disertai identitas salah satu pasangan calon.

"Kita sangat menyayangkan sikap dari pemerintah daerah yang membiarkan adanya alat peraga kampanye di zona pemerintah daerah," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengklarifikasi kepada instansi terkait terkait kegiatan tersebut khususnya kepada Pjs Bupati Bungo.

"Kita minta kepada Pjs Bupati untuk segera mengklarifikasi kepada instansi terkait khususnya Disparpora," katanya.

Baca juga: Obati Tekanan Darah Tinggi dengan Konsumsi Seledri, Bisa Turunkan Hipertensi

Baca juga: Refocusing Anggaran Akibat Covid-19, Dinas Perkim Batanghari Upayakan Tahun Depan Terealisasi

Baca juga: Promo Superindo Weekday Hari Ini 4 November 2020, Diskon Daging, Buah, Minyak, Telur, Popok Bayi

Dia juga mengimbau Pjs Bupati untuk lebih tegas jika adanya kegiatan yang menggunakan fasilitas negara agar ditertibkan.

"Kita juga menghimbau Pjs Bupati lebih tegas jika ada kegiatan yang berada di wilayah pemerintahan agar ditertibkan dari alat peraga kampanye," tegasnya.

Sebab dia menilai bahwa wilayah pemerintahan harus bersih dari alat peraga kampanye atau netral, dan bukan merupakan zona kampanye.