ILC Tadi Malam Buat Panas Kuping, Said Didu Blak-blakan Bongkar Borok Pemerintah Jokowi di Umum

Program ILC TV One nyaris tak bisa lepas dari perdebatan sengit antara para narasumber. Termasuk Selasa (3/11/2020) malam tadi yang mengupas UU ITE.

tribunpontianak.co.id
ILUSTRASI - Narasumber ILC TV One Selasa tadi malam, UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat? 

ILC Tadi Malam Buat Panas Kuping, Said Didu Blak-blakan Bongkar Borok Pemerintah Jokowi di Umum

TRIBUNJAMBI.COM - Program ILC TV One nyaris tak bisa lepas dari perdebatan sengit antara para narasumber.

Pro-kontra selalu menjadi tontonan di acara yang dipandu Karni Ilyas. Termasuk perdebatan panas Selasa (3/11/2020) malam tadi yang mengupas soal UU ITE.

Beberapa sosok yang diundang Karni Ilyas merupakan tokoh nasional, diantaranya Fahri Hamzah, Rafli Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Fajroel Rachman, Kapitra Ampera juga hadir langsung dalam acara tersebut.

Sementara Prof. Andi Hamzah, turut pula mengambil bagian dalam memberikan pandangannya secara virtual.

Baca juga: ILC TV One Tadi Malam Sengit, Rocky Gerung Dikeroyok Pendukung Jokowi, Sampai Pemerintah Dituduh

Bahkan dalam sorotannya, Prof. Andi Hamzah juga menyebut sejumlah hal yang mestinya tak boleh dilakukan oleh DPR RI saat membahas UU ITE.

Prof Andi Hamzah juga menyoroti sejumlah undang-undang baik menyangkut sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Bahkan disebutkan pula bahwa tak semua hal buruk harus masuk ke ranah hukum pidana.

"Saya pernah ditelepon dari Australia yang mempertanyakan sebuah kasus hukum yang dilakukan di Bekasi. Hal yang ditanyakan, adalah mengapa kasus pencurian seekor bebek yang terjadi di Bekasi, pelakunya harus divonis hukum pidana?

"Padahal sanksi yang mestinya dijatuhkan adalah memerintahkan oknum pelaku untuk mengembalikan atau menggantikan bebek yang telah dicuri."

Presiden ILC Karni Ilyas.
Presiden ILC Karni Ilyas. (Twitter ILC TVOne)

Bahwa perbuatan mencuri bebek merupakan hal yang buruk. Tapi keburukan hal tersebut sesungguhnya bisa disanksi dengan sanksi sosial, bukan hukuman pidana.

Prof. Adi Hamzah juga menyebutkan bahwa di Belanda saat ini, kasus pidana yang hukumannya di bawah 6 tahun, bisa diselesaikan oleh jaksa.

Jaksa dibolehkan menyelesaikan kasus itu dengan cara meminta pelaku mengembalikan kerugian yang timbul dari kasus yang dilakukannya.

Jadi dalam kasus tersebut, jaksa tidak perlu melanjutkan perkaranya ke tingkat pengadilan. Sebab aturan membolehkan hal itu.

Baca juga: Prabowo Terlibat Pembicaraan Serius dengan Jepang, Singgung China Sampai Muncul Kode Kesepakatan 2+2

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved