Mantan Danjen Kopassus Datangi Bareskrim Polri, Tegaskan Tak Terkait dengan Demo UU Cipta Kerja

Mantan Danjen Kopassus Datangi Bareskrim Polri, Tegaskan Tak Terkait dengan Demo UU Cipta Kerja

TRIBUNJAMBI,COM- Mantan Danjen Kopassus Soenarko kembali mendatangi Bareskrim Polri, pada Selasa (20/10/2020).

Kedatangan Soenarko untuk memenuhi pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2019.

Soenarko mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dengan didampingi oleh tiga tim kuasa hukumnya.

Dalam kesempatan itu, Soenarko tampak memakai kemeja berwarna hitam dan menggunakan masker.

Kuasa hukum Soenarko, Ferry Firman menyebut pihaknya masih tidak mengetahui mengenai materi pemeriksaan kliennya pada hari ini.

"Pemanggilan hari ini hanya ada tambahan cuma persoalannya dalam hal apa kita belum tau," kata Ferry di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Lebih lanjut, Ferry menilai kasus yang tengah menjerat kliennya sejatinya telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, ia meminta status hukum kliennya diperjelas oleh Bareskrim Polri.

Baca juga: Mahfud MD Blak-blakan ke Karni Iyas, Tunjukkan Salah DPR yang Bisa Buat UU Cipta Kerja Dibatalkan

"Kalau perkara ini yang jelas sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tersangka yang kalau nggak salah sudah dijatuhi hukuman mahkamah militer. Menurut kita harus ada kepastian hukum. Minimal di SP3 lah perkara itu," jelasnya.

Di sisi lain, ia memastikan pemeriksaanya kali ini tidak ada keterkaitan dengan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sempat berlangsung ricuh di sejumlah daerah.

"Nggak ada sama sekali. Itu kan urusannya buruh kan enggak bisa dikaitkan dengan kami," pungkasnya.

Untuk diketahui, eks Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko menjadi tersangka kasus makar pada Aksi 22 Mei 2019 lalu dan kepemilikan senjata api ilegal.

Saat itu dia sempat ditahan Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta, namun akhirnya menghirup udara bebas pada Jumat (21/6/2019), setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Polri.

Penasihat hukum Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan, istri dan anak Soenarko beserta 102 purnawirawan TNI/Polri ikut menjadi penjamin penangguhan penahanan kliennya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penjamin Soenarko terdiri dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.