Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja
Puluhan Mahasiswa Bungo Sampaikan 8 Poin Penolakan UU Cipta Kerja, Geruduk Kantor Dewan
Puluhan mahasiswa geruduk kantor DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sampaikan penolakan Undang-undang Omnibus Law.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Nani Rachmaini
lihat foto
"Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, TKA akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tanpa izin lainnya," lanjutan poin kelima.
Keenam, PC PMII Bungo berpendapat UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance).
Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan diakal-akali dengan UU Cipta Kerja.
"UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance)."
"Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan diakal-akali dengan UU Cipta Kerja," bunyi bagian poin ke enam
PC PMII Bungo kecewa Undang - Undang Cipta Kerja menghilangkan poin keberatan rakyat
mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai AMDAL.
Sangat jelas di sini, DPR dan Pemerintah berpihak kepada kepentingan korporasi dan oligarki tanpa peduli dengan kerusakan lingkungan dan kehidupan rakyat.
Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yaitu ‘mensejahterakan rakyat.
Ke delapan, PC PMII Bungo sangat kecewa DPR dan Pemerintah mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan memasukan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Hal ini termuat dalam Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja.
"PC PMII Bungo mendesak kepada DPR-RI untuk membatalkan Undang - Undang Cipta Kerja, dan Memohon DPR-RI untuk mengkaji kembali Undang - Undang cipta kerja tersebut dan Kami juga menuntut supaya Presiden mengeluarkan (PERPPU) serta tidak menandatangani Rencana Undang Undang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang," bunyi poin sembilan mengawali.
Meskipun, secara otomatis bila tidak ditandatangani oleh Presiden tetap akan menjadi Undang-Undang dan terkait hal tersebut.
Pada unjuk rasa itu langsung diterima oleh pimpinan DPRD Bungo yang dikawal oleh pihak kepolisian, Satpol PP.
Bahkan anak sekolah yang hendak masuk dalam aksi damai itu langsung diantisipasi dan dibubarkan.
(Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)
• Bobol Cafe, Gasak Minuman Bermerek Senilai Rp 9 Juta, Warga Palmerah Diringkus
• PENTING! Vaksin Covid-19 Belum Tersedia, Ketua MPR Ajak Warga Patuhi Protokol Kesehatan
• Waktu Pernikahan Sule & Nathalie Holscher, Cuma Sosok Ini yang Mengetahuinya, Konsep Pesta Sederhana
