Aksi Buruh Tolak UU Cipta Kerja Dibungkam Telegram Kapolri Alasan Pandemi, Tapi Pilkada Jalan Terus

"Hal itu sebenarnya tidak apple to apple ataupun tidak setara dengan bagaimana pemerintah memperbolehkan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya yang juga bertentangan dengan penanganan Covid-19 itu sendiri," kata Fatia dalam konferensi pers virtual, Selasa (6/10/2020).

• Melihat Janji Jokowi untuk Buruh Saat Kampanye Pilpres, Tak Sesuai Harapan Buruh di UU Cipta Kerja

• Siapa 9 Naga Orang Terkaya di Indonesia dan Pengaruhnya yang Sangat Besar

• Ariel NOAH, Raffi dan Nagita Beserta Musisi Lainnya Menyumbang Untuk Crew Band Indonesia

"Seperti mengadakan konser pilkada ataupun tetap memutuskan untuk mengadakan pilkada pada tahun ini," tuturnya.
Ia mengatakan, kebebasan berekspresi para buruh tercederai dengan adanya telegram tersebut.

Menurut Fatia, publik terpaksa turun ke jalan karena keputusan pemerintah yang tidak didasari pada kepentingan masyarakat.

Meskipun, diakuinya bahwa kerumunan berpotensi menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 baru. Kontras pun menilai bahwa penanganan terhadap aksi demonstrasi di tengah pandemi seharusnya tidak menggunakan cara-cara yang eksesif.

"Di mana sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan cara-cara tertentu dan tidak perlu melakukan atau meluncurkan tindakan-tindakan eksesif, seperti surat telegram atau pengawasan di beberapa kanal-kanal atau pusat-pusat industri seperti yang dilakuakn aparat kepolisian dan TNI hari ini," tutur Fatia.

Pilkada tetap digelar

Sejumlah pihak telah menyuarakan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda mengingat pandemi masih berlangsung.
Permintaan penundaan pilkada yang terbaru datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menanggapi adanya tiga calon kepala daerah yang meninggal lantaran terinfeksi Covid-19.

• Ketua Relawan Jokowi Bersatu Gigit Jari, Dewan Pers Anggap Najwa Shihab Tidak Melanggar Kode Etik

• Diancam Akan Dibunuh, Gadis 17 Tahun di Bondowoso Hamil 5 Bulan Diperkosa Tetangganya

• Ditabrak hingga Perahu Terbalik, Nelayan Tewas usai Diterkam Buaya di Banyuasin

Bambang meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan pilkada apabila korban dan pelanggar protokol kesehatan selama tahapan pemilihan terus meningkat.

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

"Apabila korban Covid-19 dan pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020 ini masih terus meningkat, maka perlu dipertimbangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pihaknya tidak bisa memutuskan penundaan pilkada secara sepihak.

Berdasarkan kesepakatan terakhir antara KPU, pemerintah dan DPR, kata Raka, diputuskan bahwa Pilkada 2020 akan tetap dilanjutkan.

• Chord Kunci Gitar Lirik Lagu Jingga - Fatin Shidqia, Ada Download Lagu MP3

• Ketahuan Sembunyi di Balik Pintu, Wanita Bersuami Ketangkap Ngamar Bersama Duda Saat Dini Hari

• Cara Doa Pagi Hari Agama Islam, Anjuran Diamalkan Agar Berkah dan Rezeki Lancar

"Ketika belum ada perubahan tentang ketentuan di dalam Perppu tadi yang saya sampaikan, kemudian mencermati juga hasil RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II terakhir, saya kira itu (Pilkada) tetap dilangsungkan," ucap Raka kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Saat ini, tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki masa kampanye. Sejumlah pihak pun telah mengingatkan pasangan calon agar mematuhi protokol kesehatan selama pilkada.

Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat, di mana salah satu poinnya mewajibkan penyelenggara, peserta, dan pihak terkait menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.