PDI-P Tetap Ingin Pilkada Digelar 9 Desember, Penundaan Justru Menciptakan Ketidakpastian Baru

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan tetap ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar pada 9 Desember 2020. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Walaupun ingin pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020, Hasto meminta agar protokol kesehatan dapat diterapkan secara ketat.

"Sikap PDI-P adalah pilkada tetap tanggal 9 Desember, hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19 harus dijalankan," ujar Hasto saat pembukaan sekolah partai PDI-P, Minggu (13/9/2020).

• BIN Pamerkan Pasukan Khusus Rajawali di Sentul, Ketua MPR: Selamat! Penampilan Yang Luar Biasa

• Terungkap, Jenazah Bocah Dikubur Berpakaian Lengkap di Banten, Dibunuh Ayah dan Ibunya

• PSK Kejang-kejang dan Tewas Usai Layani Tamu di Hotel, Suami Korban Nunggu di Kamar Berbeda

Hasto mengatakan, PDI-P tidak menutup mata terhadap berbagai risiko politik apabila pelaksanaan pilkada ditunda.

Menurutnya, penundaan pilkada justru akan menciptakan ketidakpastian baru.

Oleh sebab itu, Hasto menekankan, para calon kepala daerah, khususnya dari PDI-P, harus memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat.

Misalnya cara berkampanye yang pesertanya terbatas dan memanfaatkan teknologi digital hingga kampanye door to door yang menjadi opsi.

"Jadi sikap PDI-P tak berubah dengan melihat berbagai faktor, maka pilkada tetap berjalan. Karena negara-negara lain juga berhasil, Korea Selatan, Srilanka berhasil di dalam menjalankan itu," kata dia.

• Terjawab Sudah Mengapa Irwan Mussry Tolak Memiliki Anak dari Maia Estianty, Ada Perjanjian Tak Biasa

• Kecam Penusukan Syekh Ali Jaber, Mahfud MD: Pelaku Penusukan Adalah Musuh Kedamaian

• Sinopsis Drama Korea W Two Worlds Episode 1, Pertemuan Kang Chul dan Yeon Joo dalam Dunia Komik

Hasto pun mengajak seluruh pihak dapat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama Pilkada digelar.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda karena penularan Covid-19 yang belum terkendali.

"Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini, maka penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat," kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Apabila tahapan Pilkada tetap dilanjutkan, Hairansyah khawatir kasus Covid-19 semakin tidak terkendali sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas sehat dan hak atas rasa aman.

• Ada Kader PDI-P Diciduk KPK, Megawati: KPK Itu Saya yang Buat Loh, Jangan Lupa Loh

• Kompol Pandu Hendra Sasmita, Penyidik Terbaik KPK Meninggal Karena Sakit

• Fasha Umumkan Terpapar Corona, Dari Artis, Warganet, Gubernur dan Bupati Ikut Beri Dukungan Semangat