1.165 UMKM di Sarolangun Yang Sudah Terdata, Calon Penerima Bantuan Rp 2,4 Juta dari Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

 TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Sarolangun saat ini masih mendata calon penerima bantuan langsung untuk para pelaku UMKM.

Kasiyadi, KepalaDisperindagkop Sarolangun bilang, selaku instansi terkait kabupaten, pihaknya meminta data ke pihak kecamatan khususnya para pelaku UMKM yang sudah memiliiki izin usaha mikro kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh pihak camat.

Kemudian UMKM yang masuk sistem informasi kredit program (SIKP), ini adalah para pelaku UMKM yang pernah atau sedang ada pinjaman di perbankan, dan tercantum juga berupa NPWP.

• Warga Betara Ini Pagar Makan Tanaman, Nekat Perkosa Istri Teman Sendiri, Akhirnya Ditembak Polisi

• Ini Profil Lengkap Rasyid dan Mustakim, Calon Penantang Romy Roby di Pilkada Tanjung Jabung Timur

• UMKM di Sarolangun Juga Dapat Bantuan Modal dari Presiden, Harus Penuhi Semua Syarat

"Kalau merujuk ke sini paling tidak data yang dibutuhkan dia agak lengkap," Kata Kasiyadi, Kepala Dinas Disperindagkop Sarolangun. 

Menurutnya, dalam bantuan langsung ini memang tidak semuanya UMKM yang ada di Kabupaten Sarolangun bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta itu. Semuanya harus berdasarkan aturan dan kriteria.

Pihaknya saat ini masih menginventarisir calon penerima hingga pada minggu kedua september 2020. 

Sampai detik ini, ada 1.165 UMKM yang terdata, data itu masih akan bertambah seiring pendataan sampai 11 September.

"Dengan harapan 14 September sudah clear dan 15 September data sudah dikirim ke kementrian. Saat ini di Sarolangun sudah mengirim data 1.165 UMKM," katanya.

• Kabar Gembira, Pengangguran Dapat Bantuan Dari Pemerintah, Harus Penuhi Syarat Berikut Ini

• Sebut Luna Maya Bintang Porno, Begini Kabar Revi Mariska Sempat Disebut Depresi Pamer Foto Vulgar

• Bicara Politik Dinasti, Mahfud: Tidak Ada Hukum Keraba Pejabat Publik Tak Boleh Maju di Pilkada

Kemudian, data tersebut tidak langsung dikirim ke pusat, namun disampaikan terlebih dahulu melalui Provinsi dan BPKP. 

Setelah data itu diterima, maka dikembalikan lagi yang nanti akan divalidasi lagi oleh BPKP dan perbankan.

 "Mana yang layak dan tidak layak dapat bantuan. Jadi berapa data yang dikirim ke kita tidak mesti semuanya UMKM dapat bantuan. Ketika dia tidak memenuhi syarat ada kemungkinan dana itu dikembalikan lagi ke kementrian," ujarnya.

Lanjutnya, dari jumlah jumlah 1.165 UMKM yang terdata sampai saat ini juga baru empat Kecamatan. Terdiri dari Kecamatan Limun, CNG, Singkut, Sarolangun, dan enam lainnya belum mengirimkan data.

• Rasyid dan Mustakim Dipastikan Jadi Penantang Romi-Robby di Tanjab Timur, Pagi Ini Daftar ke KPU

• Reaksi Refly Harun Soal Kisruh Puan Maharani dengan Masyarakat Minang: Itu Agak Kebangetan!

• Fachrori Umar dan Syafril Daftar ke KPU Siang Ini, KPU: Partai Pengusung Tak Bisa Tarik Dukungan

"Total UMKM sekitar 3.700 an  cuman untuk menentukan UMKM ini terdampak covid-19 kami minta lagi ke kecamatan karena bisa jadi UMKM  ini sudah tidak aktif lagi," katanya.