Sangarnya Vietnam, Meski Militernya Jauh di Bawah Indonesia, Namun Berani Menentang China di LCS

Pekan lalu, secara terbuka Vietnam menentang larangan Tiongkok yang tidak memperbolehkan nelayan negara lain termasuk nelayan Vietnam menangkap ikan di sekitar Kepulauan Paracel yang kini dikuasai China.

Bulan lalu, Vietnam juga memprotes keputusan China untuk mendirikan distrik administratif di Paracels, dan satu lagi di Kepulauan Spratly, yang diklaim Vietnam dan Filipina.

• Tak Ada Listrik, Puluhan SAD di Merangin Ancam Tinggalkan Rumah yang Dibangun Pemerintah

• VIDEO KPU Tetap Resmikan Pendaftaran Paslon Al Haris-Abdullah Sani Meski Satu Partai Ditolak

Baca Juga: 21 Tahun Merdeka, Masih Banyak Anak Timor Leste Kehilangan Kesempatan Belajar, Ternyata Ini Sederet Perguruan Tinggi yang Dimiliki 'Bumi Lorosae'

Sebelumnya Vietnam menyalahkan China dan mengajukan protes resmi karena menenggelamkan kapal penangkap ikannya.

Trung Nguyen, Kepala Departemen Politik Internasional di Vietnam National University, mengatakan Vietnam telah menentang larangan penangkapan ikan sejak diperkenalkan pada tahun 1999 dan menyadari risiko tindakan hukuman dalam bentuk gangguan perdagangan atau pembatasan perjalanan dari Tiongkok.

Namun Vietnam tidak terlalu khawatir akan pembalasan China.

"Hanoi rela hubungan bilateral dengan Beijing berubah masam, demi melindungi kedaulatannya daripada khawatir tentang memicu permusuhan," katanya.

"Vietnam tidak mentolerir fakta bahwa raksasa tetangganya dapat memberlakukan larangan penangkapan ikan di perairan mereka, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut."

Vietnam kehilangan kendali atas Kepulauan Paracel pada 1974.

Saat itu, pasukan AS menarik diri dari Vietnam Selatan, China menyerbu Kepulauan Paracel, yang disebut Kepulauan Xisha oleh Beijing dan Kepulauan Hoang Sa oleh Hanoi.

Lebih dari 70 tentara Vietnam tewas selama invasi.

Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mendukung Vietnam setelah China menenggelamkan kapal nelayan Vietnam.

Filipina juga mengajukan protes diplomatik terhadap China setelah kapal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengunci (siap menembakan misil) kapal Angkatan Laut Filipina dan China mendirikan distrik administratif baru untuk memerintah Paracels, Spratlys, dan Macclesfield Bank.

Jay Batongbacal, pakar hukum kelautan dan profesor di Universitas Filipina, mengakui Filipina melontarkan pernyataan yang lebih keras, "yang sebelumnya tidak dilakukan."

"Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina lebih memilih untuk melakukan diplomasi dengan mengajukan protes tanpa pengumuman kepada publik untuk mengakomodasi keinginan China agar urusan ditangani dengan diam-diam," kata Batongbacal.

Ini berbeda dengan pemerintahan Benigno Aquino, yang membawa China ke Pengadilan Internasional pada 2013 atas klaim teritorialnya.