Breaking News:

Terseret Kasus Korupsi, Ibnu Ziyadi Terancam Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Kasus Korupsi yang menyeret kadis PUPR Sarolangun membuatnya terancam diberhentikan secara tidak hormat.

IST
Ibnu Ziady dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) penjara 1 tahun 6 bulan akibat kasus korupsi. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kasus Korupsi yang menyeret kadis PUPR Sarolangun membuatnya terancam diberhentikan secara tidak hormat.

Diketahui bahwa Kadis PUPR Sarolangun yakni Ibnu Ziady kini harus menjalani masa hukuman penjara lebih lama setelah putusan pengadilan tingkat kasasi dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Di tingkat kasasi, Ibnu Ziady justru divonis lebih berat yakni empat tahun penjara. Ditingkat kasasi putusan Mahkamah Agung ditetapkan pada 7 Juli 2020 oleh hakim angung Agus Yunianto dan Leopold Luhut Hutagalung dengan nomor putusan 1444K/Pid.Sus/2020.

Dan pada 18 September 2019 majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhi terdakwa Ibnu Ziady dengan pidana penjara selama satu tahun dalam kasus dugaan korupsi pembangunan irigasi sungai tanduk di Kabupaten Kerinci tahun 2016.

Banyak Nama Penerima BST di Kerinci Dihapus, Tumpang Tindih Bantuan Jadi Alasannya

Tiga Balita di Tanjab Barat Meninggal Akibat DBD, Dinkes Sebut Lambat Dapat Pertolongan

Jelang Pilgub Jambi, Al Haris Pilih Tinggalkan Golkar dan Jadi Kader PAN 

Terkait hal itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarolangun saat ini masih menunggu tembusan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) atas penetapan hukuman empat tahun penjara dalam kasus korupsi yang dialami oleh Ibnu Ziyadi.

Kabid Mutasi BKPSDM Sarolangun, Kaprawi mengatakan bahwa berdasarkan hasil putusan MA tersebut Ibnu Ziyadi dan berdasarkan aturan, ia terancam diberhentikan secara tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

"Terkait status Kepegawaian yang bersangkutan, kalau menurut ketentuan UU Nomor 05 tahun 2014, kemudian junto pp nomor 11 tahun 2017 yang diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020, dia harus diberhentikan tidak hormat dari PNS," katanya, Senin (24/8).

Katanya, proses pemberhentian tersebut harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari proses pemberkasan, kemudian sidang tim disiplin PNS Kabupaten Sarolangun, dan persetujuan presiden RI melalui Kanreg VII BKN Palembang. 

Direncanakan, bahwa tim disiplin PNS akan melakukan rapat terkait putusan MA tersebut pada Selasa (25/08) besok, yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser. 

"Terkait informasi dia sudah ditetapkan, sampai hari ini kita belum terima surat resmi dan kita sudah surati kejaksaan dan pengadilan untuk minta putusan petikan dari MA itu yang disampaikan ke kita dan itu sebagai dasar kita untuk mulai proses," kata dia.

Malang! Gadis Tunanetra di Tebo Jadi Korban Asusila Teman Ayahnya Sendiri

KPU Provinsi Jambi Minta Seluruh Cakada Lakukan Uji Swab Sebelum Pendaftaran, Antisipasi Covid-19

Sedangkan, pengajuan surat ke presiden RI melalui Kanreg VII BKN Palembang untuk meminta persetujuan tekhnis apakah Ibnu Ziady diberhentikan atau tidak. 

"Kalau diberhentikan menurut persetujuan kanreg BKN Palembang maka Ziady akan kita berhentikan, tapi kalau hanya dapat dilakukan pembinaan maka tetap dilakukan pembinaan," katanya.  (Yan)
 

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved