Putra Jokowi Maju Jadi Calon Walikota Solo, Segini Gaji yang Bakal Diterima Gibran Jika Terpilih?

TRIBUNJAMBI.COM - Tahun 2020 ini, di sejumlah daerah akan menggekar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Seperti yang diketahui, persaingan memperebutkan jabatan wali kota ini terbilang sangat sengit di setiap pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Dulu, wali kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Sebut saja kontestasi Pilkada Solo yang mana salah satu calon Wali Kota Solo adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Petahana Joko Widodo ( Jokowi).

Pilkada Solo jadi salah satu kontestasi pilwalkot yang paling jadi sorotan publik belakangan ini.

Sebagai posisi yang diperebutkan banyak orang, lalu berapa Gaji seorang wali kota?

Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

• Baik Dilaksanan, Ini Bacaan Niat Puasa Senin Kamis Arab, Latin & Artinya, Ini Keutamaan & Manfaatnya

• Download MP3 Lagu Apakah Itu Cinta Ipank Cover Heppy Asmara DJ Slow yang Lagi Viral Banget di TikTok

• Dua Sanksi Ini Diterima YouTuber Turah Parthayana Usai Ketahuan Melakukan Pelecehan Seksual di Rusia

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur Gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut.

PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan Gaji pokok kepala daerah.

Disebutkan di PP tersebut, Gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sementara itu, Gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

Meski terbilang kecil untuk Gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas Gaji pokoknya.

"Selain Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

• Beredar KTA Partai Demokrat Punya Fachrori Umar, Burhanudin Mahir: Saya Baru Tahu Soal Itu

• Air Sungai di Bungo Tercemar, Walhi Sebut Kondisi Sungai Kritis

• Sosok Intan yang Diperankan Cut Syifa Dibuat Kecelakaan di Samudra Cinta, Mischa Beri Bocoran

Tunjangan wali kota

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan.