Jokowi Sentil Menteri, Ketua DPK PKS: Reshuffle Hak Prerogatif Kok, Kecuali Pak Presiden Takut

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, saat rapat di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020). 

Hal itu mendapat tanggapan dari pimpinan-pimpinan partai. Seperti dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera.

Dikatakannya, Presiden Jokowi sebaiknya mencari akar penyebab kinerja para menteri belum sesuai dengan yang dikehendaki.

"Pertama, mulailah melihat akar masalahnya. Kalau disuruh lari tapi kakinya diikat, ya enggak akan bisa lari. Mau dimarahi seratus kali juga tidak bergerak. Potong atau selesaikan akar masalahnya, bisa regulasi, bisa juga kapasitas menterinya," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

• Terkait Kasus Djoko Tjandra, Kejagung Bakal Usut Dugaan Aliran Dana ke Jaksa Pinangki

• Presiden Keluhkan Kinerja Menteri, Waketum PAN: Apa Perlu Jokowi Marah Ketiga Kali Baru Resuhffle

• Ketua KPK Dilaporkan Dugaan Langgar Kode Etik, Tumpak: Dewas Segera Rampungkan Penanganan Kasusnya

Mardani memaklumi Presiden Jokowi pada kali pertama jengkel terhadap kinerja para menteri karena rendahnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga.

Kendati demikian, pada kali kedua ini, Mardani menilai, hal tersebut tak elok dilakukan oleh Presiden.

Mardani mengatakan, presiden punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju .

"Ayo marah sekali wajar. Marah berkali-kali tidak wajar. Pak Presiden punya otoritas penuh, sayang kalau diumbar emosinya. Mesti dieman-eman karena banyak pekerjaan besar menanti Pak Presiden. Reshuffle hak prerogatif kok. Kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi malah reaktif," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani menyarankan agar pemerintah memiliki Key Performance Indicator (KPI) sebagai alat ukur efektivitas kinerja para menteri.

• Ponari si Dukun Cilik Menikah, Saat Ijab Kabul Sempat Gugup dan Beberapa Hari Sempat Kesulitan Tidur

• Berpotensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada 2020,Perludem: Ada Calon Alternatif

• Wanita di Muratara Ini Mau Muntah Saat Mandi Darah Kerbau, Bayar Nazar Karena Jadi Sarjana

"Buat KPI yang jelas. Disuruh lari tapi ke mana dan buat apa? Tanpa KPI tidak bisa seseorang secara adil dinilai. Tetapkan KPI," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.

• Terekam Kamera Tunjukkan Kemaluan dan Masturbasi Sambil Lihat Anak-anak, Pria Ini Dicari Polisi

• Buka Prostitusi Sekali Kencan Rp 500 Ribu, 11 Wanita dan 3 Pria Digerebek di Indekos Saat Mesum

• Kabar Duka Cornelis Lay Meninggal Dunia, Guru Besar Fisipol UGM Berpulang

Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.

Jokowi pun mengatakan, untuk saat ini penyerapan terbesar anggaran stimulus Covid-19 disalurkan untuk perlindungan sosial dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Penyerapan yang paling gede di perlindungan sosial 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen," kata Jokowi.

• Dua Ledakan Besar Guncang Ibukota Lebanon, 73 Orang Tewas dan Ribuan Lainnya Terluka

• Klaim Temukan Obat Covid-19, Rektor IPB Arif Satria Bantah Keras Punya Alumnus Hadi Pranoto

• Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di Tiga Pilkada, Menurut Peneliti Ini Penyebabnya

Menurut Jokowi, hal ini memperlihatkan bahwa para pembantunya masih belum memperlihatkan kinerja yang tanggap akan krisis.

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut"