Berita Nasional

Menhan Prabowo Tak Ada Saat Presiden Jokowi Menolak Para Menteri Berikan Laporan saat Rapat Covid-19

Menhan Prabowo Tak Ada Saat Presiden Jokowi Menolak Para Menteri Berikan Laporan saat Rapat Covid-19

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Via Tribun Jabar
Ilustrasi Rapat Kabinet Presiden Joko Widodo 

TRIBUNSUMSEL.COM - Pekan lalu, Indonesia mengalami lonjakan jumlah positif Covid-19 yang meningkat tajam membuat Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri

Presiden menyoroti provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Hati Kriss Hata Hancur Berantakan Lihat Nasib Hana Hanifah Kini: Jika Sama Aku, Kejadian Ini Gak Ada

Ngaku Mau Lakukan Photoshoot di Medan, Manager Syok Tahu Artis FTV Hana Hanifah Terjerat Prostitusi

Nasdem Lebih Memilih Sy Fasha, Ini Kata Tim Keluarga Fachrori Umar

Jasa Raharja Kembali Berikan Santunan Kepada SAD

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19.
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. (Instagram @sekretariat.kabinet)

Rapat berlangsung sedikit tegang

Lantaran Jokowi menolak para Menteri nya untuk memberikan laporan

"Tolong tidak usah memberikan laporan tapi apa yang saya sampaikan itu tolong diberikan tanggapan," kata Presiden Jokowi

Menteri Kesehatan dr Terawan hadir dan duduk di meja ujung dihadapan Jokowi

Sejumlah Menteri lain juga hadir

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Tapi tak ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Biasanya dalam rapat terbatas penanganan Covid-19.

Setelah Presiden memberikan pengantar maka para menteri menyampaikan laporan kerja yang telah dilakukan.

"Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan, apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa dan pendek-pendek," katanya.

Dalam rapat tersebut Presiden menyinggung lonjakan kasus di dua wilayah yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Misalnya pada Kamis pekan lalu, lonjakan kasus terjadi di Jawa Barat dengan adanya temuan 1262 kasus positif di Secapa AD.

Bupati Safrial Sampaikan Pengantar Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019

BLACKPINK Pakai Hanbok dalam Video Musik How You Like That, Sang Desainer Banjir Pesanan

Ammar Zoni Emosi Lihat Irish Bella Cipika Cipiki Sama Pria Lain: Dosa Istri, Suami yang Tanggung

4 Pasang Siswa SMP & SMA Digrebek di Kamar Kos, Ngakunya Sudah 3 Hari Bersama & Intim

Sementara itu pada Ahad kemarin lonjakan kasus terjadi di DKI Jakarta yakni 404 kasus dan rasio perbandingan antara jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa atau Positivity rate 10,5 persen atau melonjak 2 kali lipat.

"Tolong ini menjadi perhatian," katanya.

Dalam rapat Presiden meminta tracing, testing, dan treatment fokus di delapan provinsi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu harus ada peningkatan alat kesehatan di wilayah itu.

"Khususnya bed, APD, obat-obatan, ventilator, kamar isolasi, ini juga masih memerlukan tambahan untuk provinsi-provinsi yang saya sebut. Kalau memang kekurangan agar kementerian kesehatan bisa menyampaikan ke menteri PU agar bisa segera diselesaikan," katanya.

Presiden juga meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pengendalian perjalanan di wilayah perbatasan.

Alasannya kasus Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau Imported case meningkat.

"Pengendalian wilayah perbatasan, dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul-betul harus kita jadikan perhatikan lagi karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," kata Presiden.

Selain itu kepala negara menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan komunikasi yang partisipatif dalam pengendalian Pandemi Covid-19, sehingga membangun kepercayaan dalam penanganan penyebaran virus.

BACA Spoiler Film Cinta Tanpa Tapi (2020) Ada Rangga Azof, Tayang Pada Bulan Juli Ini di Bioskop

Tidak Disukai Belanda, Telur Asin Punya Sejarah Panjang di Masyarakat Kelas Bawah

SAH! Ini Daftar 18 Lembaga yang Akan Dibubarkan Jokowi, Tjahjo Kumolo: Bertahap Dicabutnya

Jelang Idul Adha, Disnak Kerinci Cek Kesehatan Hewan Kurban di Masa Pandemi

"Membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," katanya.

Terakhir Presiden meminta Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan semakin digencarkan.

Karena menurutnya masih ada wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan, karena dari survei yang kita lihat di Jatim, saat saya ke Jatim, survei mereka di jatim untuk mereka, 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," kata Presiden.

Ia mengatakan sosialisasi disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.

Mulai dari kampus, TNI-Polri, Ormas, Relawan, hingga tokoh masyarakat.

"Ini mobilisasi yang saya inginkan mobilisasi di Polri, TNI, Ormas, relawan, tokoh, di kampus semua digerakkan untuk mengampanyekan itu sekaligus melakukan pengawasannya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Menolak Laporan Menteri Saat Rapat Bahas Lonjakan Kasus Covid-19

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Prabowo Tak Hadir Ketika Jokowi Menolak Para Menteri Untuk Laporan Saat Rapat Covid, Ada dr Terawan,

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:

Sumber: Tribun Sumsel
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved