Berita Nasional
Menhan Prabowo Tak Ada Saat Presiden Jokowi Menolak Para Menteri Berikan Laporan saat Rapat Covid-19
Menhan Prabowo Tak Ada Saat Presiden Jokowi Menolak Para Menteri Berikan Laporan saat Rapat Covid-19
Sementara itu pada Ahad kemarin lonjakan kasus terjadi di DKI Jakarta yakni 404 kasus dan rasio perbandingan antara jumlah pasien positif dengan jumlah spesimen yang diperiksa atau Positivity rate 10,5 persen atau melonjak 2 kali lipat.
"Tolong ini menjadi perhatian," katanya.
Dalam rapat Presiden meminta tracing, testing, dan treatment fokus di delapan provinsi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.
Selain itu harus ada peningkatan alat kesehatan di wilayah itu.
"Khususnya bed, APD, obat-obatan, ventilator, kamar isolasi, ini juga masih memerlukan tambahan untuk provinsi-provinsi yang saya sebut. Kalau memang kekurangan agar kementerian kesehatan bisa menyampaikan ke menteri PU agar bisa segera diselesaikan," katanya.
Presiden juga meminta jajaran kabinetnya untuk melakukan pengendalian perjalanan di wilayah perbatasan.
Alasannya kasus Covid-19 yang berasal dari luar negeri atau Imported case meningkat.
"Pengendalian wilayah perbatasan, dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul-betul harus kita jadikan perhatikan lagi karena imported case dari luar negeri juga kita lihat meningkat," kata Presiden.
Selain itu kepala negara menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk melakukan komunikasi yang partisipatif dalam pengendalian Pandemi Covid-19, sehingga membangun kepercayaan dalam penanganan penyebaran virus.
• BACA Spoiler Film Cinta Tanpa Tapi (2020) Ada Rangga Azof, Tayang Pada Bulan Juli Ini di Bioskop
• Tidak Disukai Belanda, Telur Asin Punya Sejarah Panjang di Masyarakat Kelas Bawah
• SAH! Ini Daftar 18 Lembaga yang Akan Dibubarkan Jokowi, Tjahjo Kumolo: Bertahap Dicabutnya
• Jelang Idul Adha, Disnak Kerinci Cek Kesehatan Hewan Kurban di Masa Pandemi
"Membangun trust berbasis ilmu pengetahuan, science dan juga data science guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," katanya.
Terakhir Presiden meminta Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan semakin digencarkan.
Karena menurutnya masih ada wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan mengenai jaga jarak penggunaan masker, cuci tangan, karena dari survei yang kita lihat di Jatim, saat saya ke Jatim, survei mereka di jatim untuk mereka, 70 persen masyarakat tidak menggunakan masker," kata Presiden.
Ia mengatakan sosialisasi disiplin menerapkan protokol kesehatan harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.
Mulai dari kampus, TNI-Polri, Ormas, Relawan, hingga tokoh masyarakat.