Terbukti Terima Uang Ratusan Untuk Loloskan Caleg, Yang Buat Komisioner KPU Bungo Akhirnya Dipecat

Musfal, komisioner KPU Bungo diberhentikan atas putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Rahimin
ist
DKPP RI menyelenggarakan sidang terhadap Musfal, Komisioner KPU Bungo yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. 

 Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Musfal, komisioner KPU Bungo diberhentikan atas putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ia terbukti melanggar kode etik. Yakni, menerima sejumlah uang untuk menambah suara caleg DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Bungo pada pemilu 2019 lalu.

Pada saat itu Musfal yang merupakan Komisioner KPU Bungo menyanggupi untuk meloloskan Caleg tersebut dengan nominal Rp 300 juta. Namun yang telah dibayarkan Rp 180 juta. Namun hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Anggota Pimpinan sidang menyebutkan Musfal telah menerima sejumlah uang dari Ali, Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerinda, Rendi Zilfiando Caleg DPRD Bungo dari Partai Demokrat, Mariani dari Partai Hanura.

SADIS, Bocah 5 Tahun Dibunuh Pasangan Suami Istri, Sebelumnya Diperkosa Dua Kali

BREAKING NEWS Dua Pelaku Perampok Bersenpi di Bungo Ditangkap Anggota Polsek Limbur Lubuk Mengkuang

MENGERIKAN, Dua Kapal Berbendera China Ditangkap, Ditemukan Mayat WNI Disimpan Dalam Freeezer

Caleg DPRD Jambi tersebut pun telah menyerah uang Rp 300 juta kepada Musfal melalui Suhermato untuk menambah perolehan suara sebanyak 14000 suara.

Namun kepada Ali, Musfal mengaku hanya menerima uang Rp 180 juta yang dituangkan dalam perjanjian pengembalian uang secara bertahap.

Kemudian perjanjian tersebut viral di media massa.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bungo, Musfal
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bungo, Musfal (Tribunjambi/Mareza)

Pada kesempatan itu pun Musfal berkilah bahwa uang tersebut merupakan pinjaman kepada Suherman untuk membuka usaha. Namun dalam persidangan hal itu tidak terbukti.

Pada fakta persidangan juga disebutkan Musfal menerima uang dari Rendi Zilfiando sebesar Rp 86 juta untuk menambah 850 suara.

Terkait jual beli suara tersebut, dalam persidangan disebut Musfal terbukti secara sengaja menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan atas nama jabatan.

Siapa Sebenarnya Maria Pauline Lumowa, Tersangka Pembobolan Bank BNI Buron 17 Tahun Kini Tertangkap

Yan Vellia Mendadak Umbar Foto Tak Biasa Saat Usia 23 Tahun Bareng Didi Kempot: Satu-satunya Momen

Tak Hanya Dapat Gaji ke-13, Uang Pensiun PNS Akan Naik Tahun Ini Rp 20 Juta/Bulan, Berikut Skemanya

Pimpinan sidang mengatakan, seharusnya teradu menyadari di balik setiap tindakan yang dilakukan melekat jabatan sebagai penyelenggara negara.

Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 8 huruf A, B H dan I, Pasal 15 huruf A dan B, Pasal 19 Huruf F peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak terbukti pada Sidang DKPP RI.

Terungkap fakta dalam persidangan, Musfal memerintahkan Fauzi selaku PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang membawa dan memasang spanduk salah satu calon. Sikap tersebut dinilai DKPP telah merusak marwah KPU.

Kesimpulan yang diambil selama persidangan, teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu.

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) Republik Indonesia memutuskan menjatuhkan hukuman kepada Musfal, Komisioner KPU Bungo yang dipimpin Prof Muhammad selaku ketua dan didampingi tiga anggota.

Pada putusan yang dibacakan tersebut, ketua mengabulkan sepenuhnya permohonan pengadu.

Ratusan Calon Perwira TNI AD Positif Covid-19, Termasuk Klaster Baru di Jawa Barat

Sempat Viral Jadi Gundik Bos Garuda, Siwi Sidi Berulah Lagi Pamer Foto Laki Orang: Itu Suami Aku!

Perampok Sadis Beraksi Pukul Kepala Candy Pakai Besi, Korban Melawan, Pelaku Kabur Tinggalkan Motor

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu, Musfal selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo terhitung sejak putusan dibacakan," katanya, Selasa (8/7/2020) di Jakarta.

Selanjutnya DKPP juga memerintahkan KPU Kabupaten Bungo untuk melaksanakan keputusan tesebut paling lama tujuh hari sejak ditetapkan.

Kepada bawaslu juga diminta mengawasi putusan sidang tersebut. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

17 Tahun Jadi Buronan, Maria Pauline Lumowa Tersangka Pembobolan BNI Diekstradisi dari Serbia

Sinopsis Angels Last Mission : Love Episode 6, Kim Dan Mengetahui Keluarga Yeon Seo Sebenarnya

Meninggal sejak 20 Juni 2020, Patroli Gabungan di Batam Temukan Jenazah WNI di Freezer Kapal China

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved