Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Ingat, ASN Dilarang Beri 'Like" di Unggahan Calon Kepala Daerah, Bawaslu: Itu Pelanggaran Netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia diminta untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Ketua Bawaslu Abhan 

TRIBUNJAMBI.COM - Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia diminta untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Apalagi, Pilkada Serentak 2020 ini.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan pemantauan terhadap ASN-ASN yang tidak netral tersebut.

Bahkan, media sosial yang berisi tentang informasi calon kepala daerah juga diawasi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengungkap bahwa pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ( ASN) paling banyak terjadi di media sosial.

Detik-detik Wali Kota Surabaya Sujud Sambil Menangis di Depan Seorang Dokter, Begini Penjelasannya

Sudah Dilarang, Rhoma Irama Nekat Konser di Acara Khitanan Buat Bupati Berang, Berikut Faktanya

Penampilan Lisa Blackpink Jadi Sorotan Karena Gabungkan Hanbok dan Rok Tradisional Thailand

Perilaku ASN mengunggah kegiatan kampanye calon kepala daerah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas lantaran ASN menyatakan dukungannya ke calon kandidat Pilkada.

Bahkan, menurut Abhan, memberi "like" atau "menyukai" unggahan kampanye calon kepala daerah juga bisa disebut sebagai pelanggaran netralitas.

ILUSTRASI
ILUSTRASI - ASN dalam satu kegiatan. ASN dilarang untuk memberi like pada unggahan calon kepala daerah (Tribunjambi/Darwin)

"ASN memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa online, saya kira ini yang terbanyak," kata Abhan dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (30/6/2020).

"Misalnya mengupload atau menampilkan di media sosialnya kegiatan kampanye pasangan calon atau memberikan "like" itu bagian dari bentuk dari dukungan," tuturnya.

Detik-detik Via Vallen Menangis Lihat Mobilnya Gosong Dibakar Orang: Awas Kamu, Kena Kamu Habis Ini

Terlibat Kasus Pembunuhan, Anak Buah John Kei Ketakutan Masuk DPO, Telepon Polisi Minta Ditangkap

7 Anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Reaktif Covid-19, Azis Minta Seluruh Anggota DPR Harus Rapid Test

Abhan mengatakan, banyak ASN yang masih menganggap aktivitas tersebut bukan pelanggaran netralitas. Padahal, mengunggah atau "menyukai" konten kampanye calon kepala daerah secara substansi sudah menunjukkan keberpihakan.

Larangan tentang keberpihakan ASN secara tegas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang ASN.

Halaman
12
Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved