Berita Merangin

Warga Desa Seling Minta Dana BLT Dibagi Rata, Kadis PMD: Apapun Alasannya, BLT tak Bisa Dibagi Rata

Katanya, apa yang dilakukan oleh kades sudah benar, dimana mereka tetap mempertahankan agar BLT tidak dibagi merata melainkan perseorangan.

Tribunjambi/Muzakkir
Rabu (17/6) siang, ratusan warga desa setempat menggeruduk kantor desa. Mereka menuntut dana BLT dibagi rata. 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin terus bergulir.

Rabu (17/6/2020) warga setempat melakukan aksi demo di kantor desa. Mereka menuntut BLT DD tahap satu dicairkan dengan persyaratan dibagi rata kepada warga desa.

Aksi demo yang dilakukan ini merupakan aksi demo yang ketiga.

Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Mayat Wanita Dalam Kardus, Korban Berprofesi Tukang Pijat Panggilan

Perampok Keponakan Pengusaha Pempek Selamat Ternyata Bersaudara, Kapolres: Kita Kejar Sampai Dapat

Delapan Orang Penting Parpol di Tanjabbar Kumpul, Sekretaris Golkar: Hanya Obrolan Biasa

Informasinya, demo kali ini berlangsung awet hingga larut malam. Bahkan Kepala Desa Hasan harus diungsikan dari desa tersebut ke Kota Bangko untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan oleh warga.

Kadis PMD Kabupaten Merangin Andre ketika dikonfirmasi membenarkan jika persoalan ini terus berlanjut.

Katanya, apa yang dilakukan oleh kades sudah benar, dimana mereka tetap mempertahankan agar BLT tidak dibagi merata melainkan perseorangan.

"Apapun alasannya, BLT tidak bisa dibagi rata. BLT itu hak orang miskin yang terdampak. Masa orang kaya dapat bagian BLT juga," kata Andre, Kamis (18/6/2020).

Menurut Andre, sebenarnya persoalan di Desa Seling sudah tidak ada masalah lagi. Kemarin sudah lebih dari 50 sudah terbayarkan, namun dikarenakan ada oknum yang menjadi provokasi, maka demo kembali terjadi.

"Sudah banyak dibayarkan. Mungkin ada gesekan, maka demo lagi," imbuhnya.

Informasi yang Andre dapat, kemarahan warga sebelumnya dipicu karena ada calon penerima BLT ini merupakan keluarga dari perangkat desa, mantan pegawai dan orang yang dianggap warga tak layak menerima.

Setelah mencuat, maka pemerintah desa melakukan pendataan ulang, pendataan tersebut didampingi oleh Babinsa, Babinkamtibmas, dan pihak kecamatan.

"Banyak yang berubah, yang dianggap warga tidak layak, maka dikeluarkan. Dan kemarin coba untuk bagikan, tapi tetap ada yang protes," jelas Andre.

Dengan aksi protes ini, ada beberapa usapan yang diberikan, pertama tetap melanjutkan pembayaran secara tunai, kemudian melakukan pembayaran secara non tunai.

"Yang jelas untuk bagi rata tidak bisa," pungkasnya.

Penulis: muzakkir
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved