Nama 5 Dewan Pengawas RS Raden Mattaher Picu Polemik, Ada yang Pernah Terjerat Kasus Hukum

Susunan nama-nama dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang beredar beberapa waktu terakhir memicu polemik.

Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUN JAMBI/ZULKIFLI
RSUD Raden Mattaher Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Susunan nama-nama dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang beredar beberapa waktu terakhir memicu polemik. Pasalnya, dalam SK No: 499/KEP/GUB/RSUD.3.1.2/2020 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jambi nomor 507/KEP.GUB/RSUD tahun 2016 tentang pembentukan dewan pengawas (Dewas) dan sekretaris dewas Badan Layanan Umum di RSUD Raden Mattaher Jambi masa kerja 2016-2021, sejumlah nama yang tercantum disebut-sebut melanggar aturan yang ada.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah menjelaskan, pihak Pemprov Jambi akan melakukan evaluasi.

"Kami akan memperbaiki dan mengevaluasi terkait struktur dewan pengawas RS Mattaher," katanya, Rabu (17/6/2020).

Awal Korupsi Pembangunan Auditorium UIN STS Jambi Terbongkar di Persidangan

Kejari Kembali Eksekusi Tiga Napi ke Lapas Kelas II B Batanghari

Ribut Dana BLT, Ratusan Warga Seling Kembali Demo Kades: Fasilitas Kantor Desa Hancur

Menurutnya, nama-nama yang beredar tersebut masih menjadi draf reposisi jabatan dewan pengawas di RSUD Raden Mattaher.

Dia menjelaskan, nama-nama tersebut diusulkan dari pihak RS kepada Pemprov Jambi, namun belum mendapat persetujuan dan masih perlu evaluasi.

Informasi yang tribunjambi.com telusuri, dari enam dewan pengawas tersebut, lima di antaranya adalah nama baru. Di antaranya, ketua dewan pengawas dr Ali Imron Sp PD Finasim, dan sekretaris dewan pengawas Darius Padang SE MSi. Selain itu, tiga nama anggota, H Azwar Djauhari MSc, Bachyuni Deliansyah SH MH, Fauzi Syam SH MH, juga tertulis sebagai dewan pengawas baru. Hanya nama Dr F X Suharto MKes yang tidak bergeser dari posisi sebagai anggota dewan pengawas yang lama.

"Sebenarnya itu masih draf ke gubernur. Itu masih usulan, masih perlu dievaluasi. Kita juga tidak tahu kenapa bisa berkembang di masyarakat," selanya.

Dia bilang, alasan pergantian posisi di dewan pengawas RS tersebut, di antaranya terkait usia dan kebutuhan pengisian struktur yang ada. Dia menjelaskan, lima posisi tersebut diisi dua berlatar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dua dari badan keuangan, dan satu dari tenaga ahli yang berpengalaman dalam penanganan pengawasan rumah sakit.

Saat disinggung apa tindakan Pemprov Jambi menanggapi persoalan ini, Johan jawab akan menyampaikan hasil evaluasi, Juli mendatang.

"Tunggu evaluasi, bulan Juli lah. Kita akan sampaikan secara terbuka," ujarnya.

Hukuman Mati, Nasib Tiga Kurir Ganja 231 Kg Tergantung di Pengadilan Tingkat Kasasi

Tempat Wisata Kembali Dibuka, Pemkot Jambi Batasi Jumlah Pengunjung

Lama Tak Masuk Sekolah, Siswa di Jambi Mengaku Kangen

Pernah Terjerat Hukum

Hasil penelusuran Tribunjambi.com, nama dr Ali Imron yang menjadi ketua dewan pengawas, juga pernah menjadi Dirut RS Raden Mattaher tahun 2012 lalu. Selain itu, dia sempat dijerat hukum terkait keterlibatannya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan genset, pada 2012.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan vonis satu tahun penjara, denda Rp50 juta, dan uang pengganti Rp100 juta dalam sidang yang digelar, November 2015 lalu.(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved