Mahasiswa Cantik Ini Dikira dari orang Miskin hingga Diberi Susu oleh Dosen, Ternyata Anak Mahfud MD

Penunjukan Mahfud sebagai Menteri Pertahanan menimbulkan kontroversi, setelah dikabarkan bahwa penunjukan itu tidak disetujui oleh wakil presiden Megawati Sukarnoputri, meskipun Mahfud kemudian mengakui bahwa ia bertemu dengan Megawati secara pribadi, dan menegaskan bahwa dia tidak memiliki masalah dengan pengangkatannya.

Setelah perombakan kabinet pada 20 Juli 2001, Mahfud pindah dari portofolio pertahanan dan diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dia memegang jabatan singkat sampai pemakzulan Wahid oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat beberapa hari kemudian dan pembentukan Kabinet Bantuan Bersama.

Pada 2004, Mahfud menjadi salah satu calon Partai Kebangkitan Nasional untuk pemilihan parlemen 2004.

Ia sukses dalam pemilihan dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2004-2009.

Dia duduk di sejumlah komisi parlemen selama masa jabatannya di parlemen.

Pada 2008, Mahfud terpilih sebagai salah satu hakim konstitusi.

Dalam pemilihan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk hakim agung,ia dengan tipis mengalahkan Jimly Asshiddiqie yang berkuasa untuk menjadi ketua pengadilan kedua.

Dia akhirnya mengundurkan diri dari parlemen setelah menjabat.

Dia menjabat di posisi itu sampai masa jabatannya berakhir pada April 2013.

Mahfud menarik publisitas yang cukup besar selama periode di pengadilan.

Pengadilan dianggap telah membuat beberapa keputusan progresif dan mengubah Mahkamah Konstitusi bebas dari korupsi selama menjabat sebagai hakim agung, tetapi juga mengeluarkan beberapa keputusan mengejutkan seperti keputusan yang tidak terduga pada akhir 2012 bahwa keberadaan peraturan hulu minyak dan gas agensi BPMigas tidak konstitusional.

Peran dalam kehidupan publik

Mahfud telah menikah dengan Zaizatun Nihayati (Yatie) sejak 1982. Pasangan ini memiliki tiga anak, Ikhwan Zein, Vina Amalia, dan Royhan Akbar. Mahfud dikenal sebagai komentator dan pembicara publik.

Dia sering mengomentari isu-isu tentang HAM di Indonesia. Komentarnya, misalnya tentang hak-hak ateis dan komunis di bawah hukum Indonesia menyebabkan keributan pada pertengahan 2012 ketika ia mengatakan orang hanya bisa dihukum karena menjadi ateis atau komunis jika mereka berperilaku dengan cara yang melanggar ideologi nasional Pancasila.

Baru-baru ini, pada bulan September 2012 ia mengkritik proposal dari Badan Penanggulangan Teror Nasional untuk menyatakan ulama dan ulama Islam sebagai cara untuk meminimalkan risiko radikalisme.

Menjelang akhir 2012 ada peningkatan spekulasi tentang kemungkinan Mahfud akan menjadi kandidat dalam pemilihan presiden 2014 di Indonesia.

Beberapa jajak pendapat menunjukkan dukungan tinggi untuk Mahfud di antara beberapa kelompok pemilih.

Pada bulan November 2012 ia berdiri untuk, dan terpilih untuk, posisi ketua Asosiasi Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI), sebuah organisasi Muslim yang berpengaruh.

Keputusannya untuk berhasil mencari pemilihan sebagai ketua KAHMI, dan dipilih di depan politisi terkenal lainnya seperti Anas Urbaningrum, dipandang meningkatkan kredibilitasnya sebagai calon calon presiden.

Pada edisi pertama Seputar Indonesia Awards oleh RCTI, tahun 2011, Mahfud MD ditunjuk sebagai pembuat berita tahun ini, mengalahkan Presiden AS Barack Obama dan direktur pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati.

Data diri:

Nama: MD pada 2013

Ketua Mahkamah Konstitusi ke-2 Indonesia

19 Agustus 2008 - 3 April 2013

Didahului : Jimly Asshiddiqie

Digantikan : Akil Mochtar

Data pribadi

Nama asli: Mohammad Mahfud

Lahir: Sampang, 13 Mei 1957

Partai politik Independen (2008)

Pasangan: Zaizatun Nihayati (m. 1982)

Anak:

1. Ikhwan Zein
2. Vina Amalia
3. Royhan Akbar

Universitas Islam Alma mater Indonesia (S.H.)

Universitas Gajah Mada (S.U., M.I.P., Dr.)

Profesi: Pengacara

Instagram: @mohmahfudmd

Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
2. SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura.
3. Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura
4. Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta
5. Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
6. Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
7. Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
8. Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
9. Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Pekerjaan

1. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984–)
2. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988)
3. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1980)
4. Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993)
5. Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000)
6. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000)
7. Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)
8. Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005)
9. Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)
10. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–)
11. Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM) (2018–)

Jabatan pemerintahan

1. Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000–2001)
3. Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
4. Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
5. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
6. Anggota Dewan PengarahUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
7. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–)

Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–)
3. Dewan Pengasuh Forum Keluarga Madura Yogyakarta (2007–)
4. Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) (2012–)

Publikasi

1. GUSDUR Islam, Politik dan Kebangsaan (Penerbit LKIS : 2010)
2. On The Record, Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi (Penerbit PT Raja Grafindo Persada : 2010)
3. Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dalam Liputan Pers (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : 2010)
4. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : 2009)
5. Politik Hukum di Indonesia (Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : 2009)
6. Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia (Penerbit Rineka Cipta : 2001)
7. Potret Akademisi dan Politisi (Penerbit UII Press : 2006)
8. Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit (Penerbit LP3ES : 2003)
9. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi (Penerbit LP3ES : 2006)

(TribunStyle.com/Anggie)

Artikel ini telah tayang di https://style.tribunnews.com/2020/06/10/mahasiswi-ini-dikira-dari-keluarga-tak-mampu-sampai-diberi-susu-oleh-dosen-ternyata-anak-mahfud-md?page=all