Cerita ke UAS, Jusuf Kalla Sampaikan Kritik PSBB di DKI Jakarta, Sebut Tidak Ada Sanksi yang Tegas

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) terkait Virus Corona di beberapa kota, salah satunya di wilayah Anies Baswedan, DKI Jakarta.

Seperti diketahui, wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mulai memberlakukan PSBB hari ini, Rabu (15/4/2020). 

PSBB di Jakarta sudah mulai lebih dahulu terhitung sejak 10 April lalu. 

Sedangkan di Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi PSBB mulai diterapkan pada hari ini, Rabu (15/4/2020).

• Angin Segar! WHO Telah Umumkan 3 Vaksin Corona Telah Diujicoba ke Manusia, Bagaimana Hasilnya?

• Runutan Mr 06 Pulang dari Itjima di Gowa, Positif Corona lalu Kontak 27 Orang di Jambi, Siapa Saja

• Pasien 06 Positif Corona Merupakan Warga Kecamatan Paal Merah

Kebijakan soal PSBB itu rupanya tak luput dari perhatian Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengutarakan pendapatnya soal PSBB menjawab pertanyaan Ustadz Abdul Somad ( UAS) dalam obrolan live bertajuk "Peran Masjid dalam Wabah Corona", Selasa (14/4/2020) malam.

"Bagaimana PSBB di beberapa kota, Pak JK?" tanya Ustadz Abdul Somad.

Menurut Jusuf Kalla (JK), kebijakan PSBB seperti yang diterapkan di Jakarta masih ada kekurangan.

Kekurangan itu pun diungkap secara gamblang oleh JK.

• Jamtos Sediakan Layanan Belanja Dari Rumah, Ini Caranya

• Oknum Polisi Desersi Jadi Otak Pembobolan Alfamart di Kecematan Mesuji Raya, Sumatera Selatan

• Tunggu Belanjaan di Rumah Saja, Transmart Jambi Sekarang Bisa Delivery

"Karena tidak ada sanksi yang tegas, mengikat, maka seperti contohnya di Jakarta, dia (warga) disuruh di rumah tapi karena kebutuhannya untuk bekerja, maka sebagian jalan juga tetap ramai, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak terlalu besar akibat itu ( PSBB). Perlu aturan yang lebih tegas lagi," jawab Jusuf Kalla.

Terkait hal itu, Ustadz Abdul Somad ( UAS) juga sempat menanyakan soal tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia.

Jusuf Kalla mengakui tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia termasuk rendah.

"Baru bisa jalan apabila ada sanksi. Yang dilakukan Pemerintah baru imbauan, sanksi keras belum. Tapi soal kedisiplinan ini juga terjadi di negara-negara lain, Amerika juga begitu. Faktor disiplin dan keterlambatan mengambil kebijakan," kata JK.

• Kelompok Tani Perahu Gading Menuntut Perusahaan Kembalikan Tanah Obyek Landfarm ke Warga Tarikan

• Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Angso Duo dan Talang Banjar Turun

• Pasien 06 Positif Corona Merupakan Warga Kecamatan Paal Merah

Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia ( DMI) ini mengibaratkan pandemi Virus Corona seperti deret ukur.

Makin lambat penanganannya, makin besar akibatnya.

"Jadi, kita berjuang degan waktu. Setiap hari bertambah karena semakin tidak disiplin," ujar Jusuf Kalla.