Objek Wisata Danau Sipin Seperti Dibiarkan, Ini Alasan Pemerintah Kota Jambi

Objek Wisata Danau Sipin Seperti Dibiarkan, Ini Alasan Pemerintah Kota Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Sejak dinyatakan terbuka untuk umum, objek wisata Danau Sipin ramai dikunjungi. Terlebih saat hari libur Sabtu-Minggu. Ratusan pengunjung memadati Danau Sipin pada sore hari.

Namun sayang, wisata Danau Sipin yang ditargetkan menjadi wisata unggulan Kota Jambi itu belum dikelola dengan baik. Puluhan ketek hias milik masyarakat sekitar telihat tidak beraturan.

Pantauan dilapangan, pedagang kaki lima (PKL) yang menjual jajanan, mulai memadati joging track dikawasan danau tersebut.

Belum ada tempat PKL yang disediakan. Selain itu, beberapa fasilitas yang sudah dibangun juga sudah terlihat rusak.

• Kembangkan Wisata Danau Sipin, 40 Rumah di Kota Jambi Akan Kena Pelebaran Jalan

• Cerita Anas, Penambang Perahu yang Mencari Rezeki di Kawasan Wisata Danau Sipin, Kota Jambi

• Baru 2 Hari Kerja Langsung Ditangkap Polisi, Terdakwa Ilegal Driling Ini Bingung Saat Ditanya Hakim

Jupriyanto, seorang pengunjung Danau Sipin, mengatakan, Danau Sipin memang menarik banyak orang untuk berkunjung. Sebab danau tersebut berada di tengah Kota Jambi.

“Pembangunannya juga sudah banyak terlihat,” kata Jupriyanto, Selasa (25/2/2020).

Jupriyanto menyayangkan, wisata sebesar Danau Sipin belum terkelola dengan baik. 

“Ini juga mengkhawatirkan keselamatan pengunjung, banyak pengunjung yang bawak anak naik ketek hias, tapi belum semua ketek hias punya pelampung pengaman,” imbuhnya.

“Intinya wisata ini seperti tidak dikelola. Setelah dibangun lalu dibiarkan,” tuturnya.

Sementara Wakil Walikota Jambi Maulana mengatakan, untuk tata kelola Danau Sipin akan diatur regulasinya melalui peraturan walikota.

“Saat ini kami melepas itu semua dulu. Terpenting Danau Sipin dikenal dan berkembang. Kita terus bangun, jalan dilebarkan, pintu air kita bangun. Nanti baru OPD apa, mengelola apa diatur,” kata Maulana.

Ketika semua sudah tertata rapi sebut Maulana, nantinya akan ada pengaturan. Misalnya untuk pemberdayakan masyarakat di sana terkait ketek, retribusi parkir dan retribusi masuk.

“Harus ada payung hukum dulu. Kita belum sampai ke sana, masih fokus untuk pembangunan,” imbuhnya.

Lanjut Maulana, yang terpenting ekonomi masyarakat di sana bisa tumbuh. Terkait fasilitas pemerintah ada yang sudah rusak dan PKL mulai bertebaran saat ini, Maulana mengatakan akan menyegeraka regulasi tersebut.