VIDEO: Heboh Muhadjir Effendy Usulkan Fatwa Orang Kaya Wajib Nikahi Orang Miskin

VIDEO: Heboh Usulan Fatwa Orang Kaya Wajib Nikahi Orang Miskin, Permintaan Menko PMK ke Menteri Agama

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Muhadjir Effendy meminta Fachrul Razi sebagai Menag untuk menerbitkan fatwa terkait pernikahan antar status ekonomi atau orang miskin dengan kaya.

Sebuah usulan yang terkesan unik disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy kepada Menteri Agama Fachrul Razi.

Effendy menuturkan peraturan ini akan memberikan efek positif karena dapat mencegah peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Awalnya, Muhadjir memaparkan data angka rumah tangga miskin di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 5 juta keluarga dari sekitar 57 juta keluarga.

• Gelapkan Mobil, Perempuan di Bungo Divonis 10 Bulan

• 3 Warga Aceh Dapat Tuntutan Hukuman Mati di Jambi, Ini Hal yang Memberatkan

• Pemutihan Pajak Kendaraan di Tanjab Barat, Teddy: Jangan Sampai Ketinggalan Momen

"Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen itu sekitar 5 juta.

Kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8 persen itu sekitar hampir 15 juta," kata Muhadjir saat memberikan sambutan di pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2020 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Menurut Effendy, jika angka kemiskinan terus naik di Indonesia, maka angka bayi stunting juga akan terus naik.

Itu sebabnya Effendy mendapatkan ide yang terbaik untuk jalan keluar agar Indonesia terbebas dari kemiskinan dan juga menurunkan angka kelahiran bayi stunting.

Menurutnya jika orang kaya menikahi orang miskin maka kehidupan orang miskin akan terangkat dan hal ini dapat menentaskan angka kemiskinan.

"Maka mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama bikin fatwa.

Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," kata Muhadjir menambahkan.

Selain itu, dia juga terus menginisiasi wacana sertifikasi pranikah agar tidak memunculkan keluarga miskin baru di Indonesia.

Bahkan menurutnya peraturan semacam ini telah dilakukan diberbagai negara-negara tetangga yang telah maju.

"Program ini sudah dilakukan di negara maju seperti Singapura, Korea, Malaysia.