Video Lima Menteri Berkinerja Terbaik Hasil Survei, Siapa Saja?

TRIBUNJAMBI.COM - Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN) merilis hasil survei terkait presepsi publik terhadap kepuasan publik atas kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hasilnya, sebanyak 54% responden menilai kinerja menteri kabinet Indonesia Maju baik, sedangkan terdapat 13% publik menilai kinerja mereka buruk.

"Kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai publik baik dengan presentase 54 %. Namun angka buruknya cukup tinggi yaitu 13% dan ini menjadi catatan tersendiri seharusnya bagi para menteri," kata Direktur Eksekutif LSIN, Yasin Mohammad dalam diskusi virtual, Sabtu (30/10/2021).

Dalam survei ini pula, ditemuakan lima kementerian yang dinilai public berkinerja baik.

Saat survei dilakukan, para responden diajukan pertanyaan menteri siapa dan kementerian apa yang kinerjanya paling baik dan paling buruk?

“Temuan survei LSIN menunjukkan bahwa terdapat 5 menteri terbaik kinerjanya menurut publik yaitu di urutan pertama diduduki Kemendikbud, kedua Kemen PUPR, ketiga, Kemenparekraf, keempat Kemenhan, dan kelima Kemenpora,” ujar Yasin Mohammad.

Sementara itu, lima menteri terburuk saat ini paling atas ditempati Kemensos, kedua, Kemenkes, ketiga Kemenkumham, keempat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenag.

Yasin menjelaskan, Kemendikbud menempati urutan pertama sebagai kementerian terbaik menurut responden dengan 9,0% disusul Kementerian PUPR dengan 8,4%. Selanjutnya ada Kemenparekraf dengan 7,5%, Kemenhan 6,0% dan Kemenpora 4,8% persen.

Menurut Yasin, Kemendikbud mendapat prespesi positif dari public karena banyak memberikan bantuan kepada siswa.

"Kemendikbud banyak diberikan bantuan kepada masyarakat stimulus kepada siswa. Sedangkan Kemenpora diberikan hasil terbaik lantaran mencetak banyak prestasi dari para atlet," ungkapnya.

Sedangkan lima menteri terburuk yaitu Kemensos 20%, Kemenkes 17%, Kemenkum HAM 7% dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6%, serta Kemenag 5%.

Yusuf menjelaskan Kemensos dan Kemenkes diberikan rangking buruk oleh publik lantaran kasus korupsi yang pernah terjadi di kementerian tersebut.

"Tampaknya masih melekat oleh publik. Sementara Kemenkum HAM dinilai kinerja buruk oleh publik," bebernya.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 8-15 Oktober 2021. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan metode pengambilan data melalui telepolling. Adapun margin of error sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.