Pekerjaan Tak Selesai Tepat Waktu, Dua Kontraktor Didenda Pemkot Jambi

Proyek pembangunan jalan yang tidak selesai dikerjakan dengan waktu kontrak yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda.

Pekerjaan Tak Selesai Tepat Waktu, Dua Kontraktor Didenda Pemkot Jambi
Tribunjambi/Rohmayana
Warga di dua RT yakni RT 11 dan RT 12 kelurahan Pal 5 Kota Baru, mengeluhkan pengerjaan Jalan Total yang tak kunjung selesai. 

Pekerjaan Tak Selesai Tepat Waktu, Dua Kontraktor Didenda Pemkot Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Tahun anggaran 2019 segera berakhir, semua pekerjaan fisik yang dibiayai dana pemerintah dikebut untuk diselesaikan. Namun di Kota Jambi ada dua pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu sesuai dengan masa kontrak.

Hal ini diakui Agustiawan, Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Kota Jambi. Jalan yang tidak selesai dikerjakan dengan waktu kontrak yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda, hal itu diatur dalam Perpres NO 54 tahun 2010 dan turunannya.

Agus menyebutkan, pada bidang Binamarga PUPR Kota Jambi, memang ada dua kegiatan yang tidak selesai tepat waktu berdasarkan kontrak. Pekerjaan tersebut yakni Jalan Total yang berada RT 11 dan RT 12 kelurahan Pal 5 Kota Baru, dan Jalan Pintu Besi Kota Baru.

“Tapi sekarang keduanya sudah selesai meski lewat dari waktu kontrak. Mereka (kontraktor) dikenakan denda,” kata Agus.

6.371 Berkas Pelamar CPNS Kota Jambi Dinyatakan Lulus, Jadi Satpol PP Kurang Diminati

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Disdik Kota Jambi Upayakan Pemerataan Penerapan K-13

Lapas Bungo Digeledah, Polisi dan Petugas Lapas Temukan Banyak Barang Terlarang

Bakal Calon Gubernur Jambi Mulai Pamer Pasangan, Fasha Masih Tunggu Dua Bulan

Agus mengungkapkan, anggaran untuk dua kegiatan tersebut lebih kurang Rp 6 miliar dari APBD.

Jalan Total yang dibangun sepanjang 1 kilometer itu dikerjakan PT. Mulia Permai Lakosono dengan nilai Rp 3,7 M, sementara Jalan Pintu Besi dibangun dengan panjang 600 meter dikerjakan CV. Marisa dengan nilai Rp 2,4 M.

Faktor terlambatanya pekerjaan tersebut selesai kata Agus, karena dalam teknis pekerjaan salah mengatur jadwal dalam pemesanan ready mix.

“Mereka tidak ada pekerjaan manual. Mungkin faktor mereka mengatur jadwal ready mix (sistem pemesanan,red),” sebutnya.

Agus menjelaskan, karena keterlambatan itu kontraktor minta perpanjangan waktu, dan komitmen sanggup menyelesaikan.

“Perpanjangan waktu adalah hak penyedia. Kontraktor kerjanya selesai, mereka sudah patuh dengan UU. Yang dikatakan cacat itu kalau pekerjaan tidak selesai hingga akhir tahun anggaran,” tuturnya.

Namun Agus belum bisa menyebutkan secara rinci berapa denda yang harus dibayar oleh dua kontraktor pada kegiatan tersebut. Untuk hitungan denda sebut Agus, yakni 1/1000 dari sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.

“Misal, paket Rp 1 M, baru dilaksanakan Rp 800 juta, artinya belum selesai Rp 200 juta. Nilai Rp 200 juta dibagi 1000. Artinya per hari dendanya Rp 200 ribu,” jelas Agus.

Untuk dendanya sebut Agus, harus langsung dibayar setelah pekerjaan tersebut selesai. “Pembayaran denda langsung setelah selesai. Termin belum bisa dibayarkan sebelum denda disetorkan,” pungkasnya. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved