JAKSA Agung ST Burhanuddin Tegaskan Siap Eksekusi Mati Narapidana Koruptor: Enggak Ada Beban

TRIBUNJAMBI.COM - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya siap untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati kepada koruptor sesuai pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai pelaksana undang-undang, Burhanuddin menegaskan dirinya tidak terbebani melakukan eksekusi mati.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (10/12/2019),Burhanuddin menjelaskan dirinya tidak memiliki beban untuk memberikan hukuman mati kepada terpidana kasus korupsi.

"Kami menjalankan undang-undang, enggak ada beban apa-apa, kita menjalankan UU, kenapa harus beban," kata Burhanuddin di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

• DBD Hantui Warga Tanjab Barat, Dinkes Keluarkan Edaran

• Awal Tahun 2019 Dipenjara Karena Prostitusi Artis, Vanessa Angel Bandingkan Kondisi Kini Jelang 2020

Meskipun dirinya mengatakan siap untuk melaksanakan hukuman mati terhadap koruptor, ia menyebut masih ada kendala yang menghambat terlaksananya hukuman tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hanya ada dua tipe kejahatan korupsi yang dapat dikenakan hukuman mati, yaitu korupsi saat krisis ekonomi, dan korupsi saat kondisi bencana alam.

"Undang-undang kan belum mengatur itu. Ada hal-hal tertentu, kita dengan alasan tertentu, bisa (diterapkan hukuman mati)," tuturnya.

• Ini Alasan Warga Jambi Lebih Suka Beli Rokok Ilegal Meski Rasanya Kurang Enak

Sufmi Dasco Minta Jokowi Maklumi Korupsi Kecil-kecilan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco ikut bersuara terakait penerapan hukuman mati bagi koruptor yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sufmi Dasco mengatakan dirinya sepaham dengan Jokowi soal koruptor dikenakan hukuman mati.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (10/12/2019), namun Sufmi Dasco meminta agar Jokowi tidak menghukum mati seluruh oknum koruptor.

• Apa Benar Mitos Kelabang Masuk Rumah, Sebuah Pertanda Buruk?

"Ya jangan disamaratakan. Kan juga ada kekhilafan ya... kecil-kecil gitu, lho," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Namun Sufmi Dasco kembali menyatakan sikapnya yang sejalan dengan kebijakan Jokowi menghukum mati koruptor.

Sufmi Dasco kemudian mencontohkan orang-orang yang mengkorupsi anggaran yang diperuntukkan oleh warga koban bencana alam.

• Mobil Wadir Sabhara Polda Jambi Kecelakaan, Kapolres Batanghari: Jangan Dibesar-besarkan

Menurutnya hal tersebut adalah pelanggaran yang berat dan setuju agar tersangka korupsinya dihukum mati.

"Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam, ada orang-orang yang susah dan menderita," kata Sufmi Dasco.

"Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi, itu kelewatan. Saya setuju kalau itu," tambahnya.

Sufmi Dasco mengatakan pernyataan Jokowi adalah pernyataan tegas perang melawan korupsi.

• Harta Istri Pendiri GGRM Lenyap Rp 36,4 T, Imbas Harga Saham yang Terus Anjlok

Ia memuji keberanian Jokowi menyuarakan hal tersebut.

Kendati demikian, Sufmi Dasco tetap meminta Jokowi untuk berpikir ulang untuk pemberian hukuman mati terhadap seluruh koruptor, karena tidak menurutnya tidak seluruh koruptor memiliki beban pelanggaran yang sama.

"Warning yang keras itu merupakan suatu sinyal bahwa Pak Presiden tidak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi," kata Dasco.

"Itu kita apresiasi walaupun mungkin untuk hukuman mati perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya, seberapa berat yang dilakukan," tambahnya.

• Foto Cantik Cyndyana Lorens, Adik Kriss Hatta yang Jadi Pramugari dan Terseret Skandal Ari Askhara

Jokowi Tegaskan Hukuman Mati untuk Koruptor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai menghadiri peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia di SMK Negeri 57, Jakarta disinggung soal hukuman bagi para koruptor.

Dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Senin (9/12/2019), presiden menyatakan apabila terdapat masukan dari masyarakat soal hal itu akan direalisasikan oleh pemerintah.

Namun hal tersebut tergantung pada keputusan dan mekanisme  di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

• Mantan Kades Talang Emas Ditangkap Tengah Malam, Diduga Rugikan Negara Rp400 Juta

• Gegara Ngprank Ojol, Pria yang Diduga YouTuber Ini Ditempeleng Sang Driver: Salah Orang Ngana Bos!

"Itu yang pertama kehendak masyarakat, kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan," papar Jokowi.

"Ya bisa saja kalau itu memang kehendak dari masyarakat, tapi tergantung yang ada di legislatif."

• Prestasi Kafilah MTQ Merangin Selalu Anjlok, Wabup Mashuri Kumpulkan Instansi Terkait

Sebelumnya terkait hukuman mati bagi para koruptor sempat disinggung oleh seorang siswa SMK bernama Harley Hermansyah dalam acara tersebut.

Saat itu Jokowi menghadiri pentas drama "Pentas Tanpa Korupsi" yang diselenggarakan di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta bersama sejumlah menteri.

Ia lalu meminta sejumlah siswa maju ke depan untuk mengajukan pertanyaan padanya.

Kesempatan itupun tidak disia-siakan oleh Harley Hermasyah.

Harley pun bertanya pada Jokowi mengenai penegakan  hukuman yang tegas bagi koruptor saat acara peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia yang diselenggarakan di sekolahnya.

• Spoiler Boruto Langung Episode 136, 137 dan 138, Ada Episode yang Membahas Mengenai Samurai

"Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?," tanya siswa kelas XII jurusan tata boga tersebut.

Mendengar pertanyaan Harley tersebut membuat seluruh siswa di ruangan itu bertepuk tangan.

Jokowi kemudian mengungkapkan hukuman mati bagi koruptor dapat dilakukan apabila ada undang-undang yang mengaturnya.

"Ya kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," jawab Jokowi.

• Bukan Ari Askhara, Ditangan Pria Ini Garuda Bangkit dari Keterpurukan, Minta 6 Jam Sehari Bekerja

• Siapa Sebenarnya Cyndyana Lorens? Pramugari Cantik yang Terseret Skandal Ari Askhara, Adik Artis Ini

Lihat video selengkapnya:

Jokowi Ungkap Alasan Gelar Pentas Drama Antikorupsi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan terkait alasan dirinya dan para metnerinya menyelenggarakan pentas drama di sekolah.

Pentas drama antikorupsi sengaja diselenggarakan di sekolah karena Jokowi melihat masa depan Indonesia ada pada tangan generasi muda Indonesia.

• Safrial Hadiri Peringatan Hakordia di Jakarta, Tanjab Barat Siap Bersinergi

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (10/12/2019), Jokowi mengatakan dirinya ingin memberikan kesadaran kepada bibit-bibit penerus bangsa Indonesia untuk sadar akan kejahatan korupsi.

Jokowi menginginkan penyebaran kewaspadaan akan kejahatan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan masif.

"Kita ingin memberikan sebuah kesadaran besar mengenai antikorupsi, kesadaran antikorupsi ini penting, dan harus dilakukan secara besar-besaran, dan masif" jelas Jokowi.

Ia kemudian menjelaskan mengapa dirinya menyasar sekolah sebagai target penyelenggaraan pentas drama tersebut.

"Kenapa di sekolah, ada siswanya 50 juta murid, inilah yang harus menjadi target karena apapun demografik kita ke depan, anak-anak inilah yang akan mengisi negara ini, di titik-titik jabatan apapun," tutur Jokowi.

Karena masa depan Indonesia yang sangat bergantung kepada generasi muda, Jokowi ingin menanamkan budaya antikorupsi sedini mungkin.

• Peserta CPNS Sarolangun Banyak yang Gaptek, Diminta Upload KTP Malah yang Lain

"Oleh sebab itu kesadaran mengenai antikorupsi harus diberikan sejak dini, sejak awal, sehingga semuanya sadar korupsi itu tidak betul, korupsi itu tidak benar, korupsi itu tidak boleh dilakukan siapapun, penekanan itu yang ingin kita berikan," tegas Jokowi.

Video dapat dilihat di awal

(TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)