Konflik Berkepanjangan, PT APTP Bakal Serahkan 94 Ha untuk Warga Bathin Limo Sarolangun

Konflik antara warga yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Putera Bathin Limo dan PT APTP kembali memanas.

Konflik Berkepanjangan, PT APTP Bakal Serahkan 94 Ha untuk Warga Bathin Limo Sarolangun
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Ratusan warga yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Putera Bathin Limo kembali geruduk kantor Perusahan Agrindo Panca Tunggal Perkasa, Rabu (4/12/2019). 

Konflik Berkepanjangan, PT APTP Bakal Serahkan 94 Ha untuk Warga Bathin Limo Sarolangun

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Konflik antara warga yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Putera Bathin Limo dan PT APTP kembali memanas.

Muhammad (Korlap) Himpunan Masyarakat Putera Bathin Limo dalam orasinya menyampaikan, pihak perusahaan selama ini tidak transparan dalam mengelola kebun masyarakat yang telah dimitrakan sejak tahun 1988.

Perjanjian kesepakatan awal, hasil pembangunan kebun sawit 20 persen untuk masyarakat tidak pernah direalisasikan. Lalu pembangunan kebun plasma berdasarkan kesepakatan awal, sampai saat ini tidak dibangun, dan CSR sampai saat ini belum dinikmati oleh masyarakat sekitar perusahaan.

"Untuk itu, sebelum mengurus perpanjangan izin HGU ke pemerintah pusat, pihak perusahaan harus lebih dulu menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawab kepada masyarakat sekitar perusahaan. Diduga kuat, lahan yang dikelola oleh PT. APTP tidak sesuai ijin HGU yang dimiliki sekitar 2.000 Ha lebih," katanya.

Warga Bathin Limo Geruduk Kantor PT. APTP di Sarolangun, Minta Bagian Sawit Plasma Dikeluarkan

Daftar Harga Sembako di Jambi Hari Ini 4 Desember 2019, Harga Cabai Kembali Buat Pusing

Tak Mau Kepala PGRI Pusing, Masnah Bakal Anggarkan Rp300 Juta untuk HUT PGRI, Dewan Ikut Mendukung

Sehari Lagi Ditutup, Peserta Lelang Jabatan di Tanjab Barat Masih Kosong

Mereka menyangka PT. APTP Sarolangun yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebagai reaksi atas ketidak transparanan pihak perusahaan dalam pengelolaan kebun masyarakat.

"Awalnya berupa kebun kakao dialihfungsikan menjadi kebun sawit dengan sistem pola mitra (sistem bagi hasil). Yang fakta di lapangan tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan," ujarnya.

Setelah melalukan orasi, dan didampingi pihak Polres Sarolangun. Alhasil Hans Pasaribu, Manager PT. APTP menerima sejumlah perwakilan untuk dilakukan mediasi.

Namun belum menghasilkan kesepakatan. Pertemuan akan kembali digelar dengan melibatkan unsur Forkopimda Sarolangun guna membicarakan permasalahan enclave lahan kelebihan HGU PT. APTP dengan menghadirkan Dinas perkebunan Sarolangun, BPN Sarolangun dan instansi terkait lainnya.

Sepakat pihak perusahaan mengeluarkan sekitar 94 hektar lahan kelebihan dari HGU PT. APTP. "Perusahaan memenuhi bagi hasil 20 persen hasil kebun sawit kepada masyarakat yang terikat pola mitra sejak 2009 sampai 2019," katanya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved