Apa Tujuan Erick Thohir Jadikan Ahok BTP & Chandra Hamzah Bos BUMN? Bersih-bersih Mafia?
"Kalau seandainya, Pak Erick Thohir melihat BUMN tidak efisien karena banyak korupsi, arahnya ke pembersihan, meningkatkan efisiensi, memberantas
lihat foto
Apa Tujuan Erick Thohir Jadikan Ahok BTP & Chandra Hamzah Bos BUMN? Bersih-bersih Mafia?
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Reform on Economics (Core) menyatakan, jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Chandra Hamzah duduk di jabatan direksi atau komisaris bisa memberantas korupsi di BUMN.
Direktur Riset Core Piter A Redjalam mengatakan, direksi atau komisaris akan jadi sarana atau alat Kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya.
"Kalau seandainya, Pak Erick Thohir melihat BUMN tidak efisien karena banyak korupsi, arahnya ke pembersihan, meningkatkan efisiensi, memberantas korupsi. Makanya tempatkan orang-orang seperti Ahok, Chandra Hamzah, jadi jelas arahnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Kendati demikian, ia menjelaskan, kalaupun benar Ahok BTP ditempatkan di BUMN, mungkin juga tidak akan mengubah BUMN secara keseluruhan.
"Ini karena yang bisa mengubah BUMN secara keseluruhan itu Kemnterian BUMN. Bukan seorang direksi," kata Piter.
Menurut Piter, Erick Thohir memilih mereka berdua untuk perbaikan BUMN meski belum paham keseluruhan perusahaan pelat merah
"Untuk sekarang kita tunggu bagaimana Erick Thohir melihat persoalan di BUMN. Kalau kita lihat data, BUMN selama lima tahun terakhir ini terus menunjukkan perbaikan, dari sisi pertumbuhan keuntungan ataupun jumlah BUMN yang bermasalah semakin sedikit," pungkasnya.
• Pilot Wings Air Gantung Diri di Kosnya, Benarkah Karena Pekerjaan? Ini Kata Pihak Lion Group
• Ria Ricis Muak Habis Dicaci Maki Usai Pamer Iphone 11, Begini Jawaban Nyeleneh Sang Youtuber
Ada apa dengan BUMN?
Dua nama yang telah diminta untuk mengisi posisi di BUMN, Ahok BTP dan Chandra Hamzah, sama-sama dikenal sebagai sosok “garis keras” dalam melawan korupsi.
Pada 2014, Chandra sempat diangkat menjadi komisaris utama PT PLN.
Pengalamannya di KPK dinilai berguna dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik di PLN.
Namun, posisi ini hanya diembannya selama setahun.
Direkrutnya kedua sosok tersebut memunculkan pertanyaan, ada apa dengan BUMN?
Figur “garis keras” melawan korupsi kini dijadikan panglima untuk membenahi BUMN, alih-alih sosok yang memiliki pengalaman segudang dalam mengelola korporasi besar dengan kapabilitas mumpuni di bidang industri dan bisnis sektoral.
