Jalan Karir Ahok Sebelum Dipilih Jadi Bos BUMN, dari Kontraktor, Gubernur hingga jadi Narapidana

Jalan Karir Ahok Sebelum Dipilih Jadi Bos BUMN, dari Kontraktor, Gubernur hingga jadi Narapidana

TRIBUNJAMBI.COM - Ramai kabar ahok jadi bos BUMN, kabar itu muncul setelah Menteri BUMN, Erick Thohir memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke kantornya.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rencananya akan memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) strategis.

Menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Indonesia, Ahok pernah melakoni beberapa peran.

Mulai dari pengusaha kontraktor, kepala daerah, hingga berakhir di penjara.

• PASTI Jadi Petinggi BUMN, Ini Dua Posisi yang Dianggap Cocok Buat Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok

• KOMENTAR Sandiaga Uno Soal Rencana Ahok Menjadi Bos Salah Satu BUMN, Akui Kelebihan BTP

• RAMALAN 2020 Ahok, Puput Nastiti dan Veronica Tan: Beby Djenar Beber Soal Takdir dan Jurang Pemisah

Berikut rekam jejak Ahok:

Pengusaha

Dikutip dari buku Jejak Para Pemimpin (2014), selepas jadi sarjana teknik geologi dari Universitas Trisakti, Ahok memutuskan mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha.

Pada 1989, ia pulang kampung ke Belitung dan mendirikan CV Panda. Perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, sebagai kontraktor PT Timah.

Selama dua tahun menjadi kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha di bidang pembangunan yang lebih besar ia lagi.

Namun ia sadar untuk menjadi pengolah mineral, diperlukan modal yang besar serta manajemen yang profesional.

• Fakta Ustaz Taufik Hasnuri Sebelum Meninggal Dunia Hari Ini, Walau Sakit Tetap Terus Berdakwah

• Anak Bupati yang Tembak Kontraktor Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka

• Sekda M Dianto Mundur, Ini Kriteria Pejabat yang Bisa Menggantikanya

Untuk itu, ia kembali ke Jakarta dan mengambil S2 di bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.

Setelah meraih gelar Magister Manajemen (MM), Ahok diterima bekerja di PT Simaxindo Primadya di Jakarta.

Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Ahok berperan sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek.

Namun tak lama, Ahok ingin mengembangkan usahanya di Belitung sehingga berhenti bekerja dan pulang kampung pada 1992.

Pada 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada. Perusahaan itu didirikan sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 195.

Pabrik yang dimaksud berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Manggar, Belitung Timur.

Ahok bermimpi pabrik itu menjadi percontohan bagaimana usaha bisa menguntungkan bagi pemegang saham, karyawan, dan warga sekitarnya.

Dengan dibantu berbagai orang, pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung itu didirikan pada 1994.

• Ruang Kelas SDN 212 Kota Jambi Rusak Berat hingga Siswa Mengungsi, DPRD Sebut Dinas Pendidikan Lalai

• BLAK-BLAKAN Rossa Ungkap Hubungan Dengan Melly Goeslaw Pasca Insiden Hallowen, di Unfollow, Kini

• VIDEO: Viral, Kesal Ditilang Pria di Banjarmasin Sebut Polisi Monyet & Rekam Videonya di Instagram

Ahok memilih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Jerman untuk operasionalnya.

Ia ingin perusahaannya bisa memulai tumbuhnya suatu kawasan industri terpadu dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK (Kawasan Industri Air Kelik). Sayang, langkahnya terhenti di tahun 1995.

Pabrik Ahok ditutup pemerintah. Ahok mengaku ada oknum Kementerian Kehutanan yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya.

Diduga, ada tambang lain yang berusaha memuluskan izin, namun mengorbankan tambang yang berizin resmi yang tak lain dimiliki Ahok.

Soal kasus ini, ia pernah menceritakannya pada jajaran Pemprov DKI ketika menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Saya pun dulu sebelum jadi pejabat, saya muak dengan yang namanya oknum pejabat. Saya betul-betul muak dengan kemunafikan, meras, menekan, saya betul-betul muak," kata Ahok dengan nada tinggi pada 2016 silam.

Sontak, perusahaan tambang Ahok ditutup. Peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Ahok berniat menjadi pejabat. Sebab, lanjut dia, pengusaha tidak bisa melawan kebijakan pemerintah.

Wakil Rakyat

Maka, pada 2004, Ahok bergabung ke politik. Ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin Dr Sjahrir.

Karena tak punya modal besar, Ahok blusukan ke pelosok Belitung Timur menemui konstituen.

Kepada masyarakat, Ahok menyatakan tak memberikan uang politik. Cara itu ampuh dan mengantarkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

• Jangan Terlewat Amalan Malam Jumat Sesuai Sunnah Rasulullah SAW, Nilai Pahalanya Sangat Besar

• Empat Desa di Pelepat Bungo Resmi Dialiri Listrik, Warga Sempat Mengeluh Saat Malam

• Tonjok Keras Boy William, Lucinta Luna Tidak Terima saat Dipanggi Bro, Aib pun Bakal Dibongkar

Di DPRD, Ahok menolak terlibat praktik korupsi. Ia menolak mengambil uang perjalanan dinas fiktif.

Ia dikenal masyarakat karena menjadi satu-satunya anggota dewan yang berani dan sering menemui warga.

Bupati

Setelah tujuh bulan menjadi anggota dewan, Ahok yang meraih banyak dukungan, didorong menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005.

Ia maju dengan modal Rp 2 miliar, blusukan, dan memberi nomor ponsel pribadinya ke warga.

Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur.

Ia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana.

Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.

Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon Gubernur Bangka Belitung pada 2006.

Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan. Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.

Di tahun itu, ia dinobatkan Majalah TEMPO sebagau salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.

Pada 2007, ia juga pernah dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi oleh KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Anggota DPR

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik. Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahi bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Ahok membuat gebrakan sebagai anggota dewan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya lewat website pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang.

• KOMENTAR Sandiaga Uno Soal Rencana Ahok Menjadi Bos Salah Satu BUMN, Akui Kelebihan BTP

Di DPR, Ahok kembali menonjol. Alkisah pada 2010, Ahok sebagai anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko.

Namun ketika anggota yang lain ingin menambah jalan-jalan ke Spanyol, Ahok dan satu anggota Fraksi PKS menolak. Di periode ini pula kasus korupsi e-KTP berjalan di bawah meja.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bersaksi semua anggota Komisi II menerima uang suap untuk memuluskan proyek ini. Namun Ahok membantahnya.

Ia menduga namanya masuk dalam daftar penerima, namun ia yakin tak ada yang berani memberinya uang.

Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI

Belum selesai jabatannya di DPR, pada 2012, Ahok dilirik untuk maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Ia pun menyanggupi dan maju lewat Partai Gerindra. Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan.

Nama Jokowi yang melambung tinggi, ikut menguntungkan buat Ahok. Jokowi yang ditarik maju ke pilpres dan menang pada 2014, membuat Ahok naik menjadi Gubernur DKI.

Mulai saat itulah namanya selalu jadi perhatian publik seluruh Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang terlalu jujur dan berani, Ahok merebut hati masyarakat.

Di sisi lain, kejujuran dan keberaniannya ini yang membuatnya tersandung berbagai kasus dan mendapat banyak musuh.

Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang diunggahnya saat sedang kunjungan kerja di Kepulauan Seribu.

Berbagai gelombang unjuk rasa memprotes Ahok dicopot dan dipenjara. Pada akhirnya, Ahok kalah dalam pertarungan pilkada dan gagal menjadi Gubernur DKI.

Narapidana

Sudah jatuh tertimpa tangga, usai kalah pilkada, Ahok divonis bersalah menista agama.

Ia pun dihukum dua tahun penjara sejak 9 Mei 2017.

Di penjara, Ahok masih melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan seperti membantu masayrakat yang mengirim surat kepadanya. Ahok juga sibuk menulis buku di penjara.

Pada 24 Januari 2019 lalu, Ahok bebas. Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali aktif dengan mengunggah tayangan di YouTube.

Buku yang ditulisnya, diterbitkan dengan judul Kebijakan Ahok dan dijual dengan harga Rp 1 juta agar Ahok tetap bisa membantu masyarakat.

Ahok juga mengaku menjadi konsultan di perusahaan keluarganya yang bernama PT Basuki Solusi Konsultindo.

• BUKTI Akhir Zaman Sudah Tiba, Bertaubatlah :Berikut 21 Tanda-tanda Kiamat, No 3 Sudah di Depan Mata

Ahok menjadi konsultan bidang politik, bisnis, pemerintahan, dan manajemen.

Perusahaan keluarga tersebut dibentuk saat Ahok masih mendekam di penjara. Tak kapok, Ahok pun kembali ke politik dengan bergabung ke PDI-P.

Calon Dirut BUMN?

Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Ahok menyebutkan bahwa banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Erick Thohir. Antara lain tentang BUMN mana saja yang didiskusikan.

"Dari Sarinah sampai Krakatau Steel," kata dia.

• Diterpa Isu Pesugihan Pada Bisnisnya, Ini Deretan Usaha Ruben Onsu yang Jadi Ladang Uang Baginya

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.

Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok. Namun ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu. Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Soal BUMN mana yang jadinya akan dipimpin Ahok, mari kita tunggu keputusan resminya.