Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Nasibnya Terlunta-lunta, Honorer K2 Kota Jambi Minta Perlindungan Hukum

Komisi IV DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengar pendapat bersama Aliansi Honorer Nasional (AHN) Rabu (13/11) di Ruang Rapat DPRD Kota Jambi.

Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Nasibnya Terlunta-lunta, Honorer K2 Kota Jambi Minta Perlindungan Hukum
Tribunjambi/Rohmayana
Suasana rapat dengar pendapat di ruang rapat DPRD Kota Jambi, Rabu (13/11). 

Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Nasibnya Terlunta-lunta, Honorer K2 Kota Jambi Minta Perlindungan Hukum

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Komisi IV DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Aliansi Honorer Nasional (AHN) Rabu (13/11) di Ruang Rapat DPRD Kota Jambi.

Organisasi yang tergabung dalam AHN tersebut menyuarakan bahwa hingga saat ini pihaknya sebagai honorer KII belum diangkat menjadi ASN.

Bahkan pengabdian anggota AHN ada yang sudah mengabdi hingga 20 tahun bahkan sudah memasuki usia pensiun. Dikatakan Fahrul Rozi sebagai anggota AHN bahwa pihaknya tidak terakomodir baik pada penerimaan CPNS 2018 dan 2019 ini.

Padahal pihaknya sangat berharap, bisa diangkat menjadi ASN meskipun usia yang sudah tidak mencukupi lagi. Karena rerata usia honorer k2 ini sudah di atas 35 tahun.

Sengketa Lahan PT Kaswari Berlanjut ke Jalur Hukum, Bupati Romi Minta Warga Cari Pengacara Handal

10 Cabor Dicoret di PON 2020 Papua, Koni Harapkan Jambi Bisa Peringkat 15

PENTING Ini Formasi dan Persyaratan Pendaftaran CPNS Tanjab Barat 2019

“Paling tidak kami diakomodir untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa persyaratan apapun. Karena kami ingin mendapatkan hak yang sama seperti pegawai pada umumnya, mengingat masa bakti yang sudah mencapai belasan dan puluhan tahun,” ujar Fahrul Rozi.

Pihaknya juga menuntut agar honorer k2 diangkat menjadi ASN sesuai dengan kebutuhan formasi. Selain itu mempempercepat pengangkatan honorer k2 tanpa syarat apapun. Serta membantu memperjuangkan honorer k2 dengan merevisi UU ASN.

“Karena kalau UU ASN tidak direvisi maka nasib kami honorer ini akan seperti ini terus selamanya,” sebutnya.

Sementara ketua DPD AHN Kota Jambi, Elyaden meminta agar dinas terkait dapat memberikan data pasti terkait berapa jumlah honorer k2 di Kota Jambi. Karena menurutnya berdasarkan data AHN jumlah honorer k2 sebanyak 226 sementara data dari BKPSDM Kota Jambi sebanyak 297 honorer.

“Sementara kita sudah banyak yang mengundurkan diri, ada juga yang sudah almarhum, ada juga berhenti dan bekerja di instansi swasta,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Wali Kota Jambi dapat menerbitkan SK yang mengacu pada PP nomor 23 tahun 2014.

“Sehingga saat nanti pegawai pemerintah semuanya sudah ASN dan PPPK, nasib kami sebagai honorer k2 tidak terlunta-lunta, dengan pengabdian kami yang sudah sekian puluh tahun. Paling tidak ada perlindungan hukum untuk kami jika sudah ada SK dari Wali Kota Jambi,” ujarnya.

Dianggap Keluarkan Izin Ilegal, DMPTSP Muarojambi Akan Dilaporkan Warga ke Polisi, Gara-gara Ayam

Gara-gara Adegan Goyang-goyang Sambil Terima HP, Atta Halilintar Dipolisikan Karena Lecehkan Agama

Sosok Ini Sebut Ahok Sudah Menerima Posisi Menjadi Bos BUMN, Singgung Soal Pengalaman Kerjanya

Menanggapi hal ini ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi Jasrul sangat mengapresiasi honorer k2 yang hingga saat ini masih mengabdi dengan gaji yang sangat rendah. Menurutnya dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Jambi, Dinas Pendidikan Kota Jambi, dan BKPSDM Kota Jambi.

“Terutama dalam hal berapa jumlah sebenarnya honorer k2 di Kota Jambi. Jangan sampai nanti ada data yang masuk selain data yang seharusnya,” ujarnya.

Selain itu, komisi IV DPRD Kota Jambi akan mengupayakan agar Wali Kota Jambi dapat mengeluarkan SK honorer k2. Mengingat hal tersebut sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved