Sengketa Lahan PT Kaswari Berlanjut ke Jalur Hukum, Bupati Romi Minta Warga Cari Pengacara Handal

Sengketa lahan antara PT Kaswari Unggul dengan masyarakat Teluk Dawan, Kabupaten Tanjab Timur terus berlanjut.

Sengketa Lahan PT Kaswari Berlanjut ke Jalur Hukum, Bupati Romi Minta Warga Cari Pengacara Handal
Tribunjambi/Abdullah Usman
Masyarakat Teluk Dawan, Rojali mengatakan, pada tahun 2003 PT Kasuari telah mengakui bahwa ada tanah garapan perusahaan yang belum diselesaikan. 

Sengketa Lahan PT Kaswari Berlanjut ke Jalur Hukum, Bupati Romi Minta Warga Cari Pengacara Handal

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Sengketa lahan antara PT Kaswari Unggul dengan masyarakat Teluk Dawan terus berlanjut, siang ini Pemerintah Tanjab Timur mengundang kedua pihak untuk dialog dan diskusi. Rabu (13/11/2019). 

Dialog yang dipimpin Bupati Tanjab Timur, H. Romi Hariyanto, tersebut warga Teluk Dawan dalam dialog tersebut menyampaikan permasalahan mereka terkait lahan.

Masyarakat Teluk Dawan meminta pihak perusahan PT Kaswari Unggul untuk melepas tanah yang diklaim sebagai milik masyarakat karena tanah tersebut tanah desa.

Perwakilan masyarakat Teluk Dawan, Rojali mengatakan, pada tahun 2003 PT Kasuari telah mengakui bahwa ada tanah garapan perusahaan yang belum diselesaikan.

BOCORAN Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Ahok Bakal Jadi Pejabat di BUMN Bidang Energi

10 Cabor Dicoret di PON 2020 Papua, Koni Harapkan Jambi Bisa Peringkat 15

Ramalan Zodiak Kamis 14 November 2019, Aries Harus Atur Strategi, Libra Sisihkan Uang Untuk Ditabung

Dua bulan kemudian, pihak perusahaan menitipkan uang ke mantan Kepala Desa Teluk Dawan, pak Sudirman untuk membayar tanah 156 hektar sebesar Rp 60,4 juta, kemudian tahun 2011 uang tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan di atas akta notaris.

"Dengan dikembalikan uang ganti rugi ke pihak PT. Kaswari, maka secara otomatis tanah tersebut tidak jadi diganti rugi itulah dasar kami kenapa tanah tersebut harus kembali ke masyarakat," ujarnya.

Sementara itu Vice President PT. Kaswari Unggul, Rudi mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini.

"Penyelesaian sengketa harus sesuai dengan hukum yang berlaku, hak dan kewajiban dari para pihak yang bersengketa harus disesuaikan berdasarkan hukum, Walaupun terjadi kebuntuan dalam musyawarah diselesaikan dari jalur hukum, kedua pihak harus menghormati satu sama lain semoga penyelesain lebih baik" tuturnya.

Sementara itu Bupati Tanjab Timur, H. Romi Hariyanto yang mengundang kedua belah pihak tersebut mencari duduk permasalahan dan cara untuk penyelesaianya.

Romi juga menyarankan kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum, mengingat antara pihak satu dan lainnya saling merasa benar. Maka langkah hukumlah yang dapat memutuskan.

"Apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak mendapatkan titik temu, maka sebaiknya menggunakan jalur hukum yang berlaku," ujarnya.

PENTING Ini Formasi dan Persyaratan Pendaftaran CPNS Tanjab Barat 2019

Terungkap Alasan Ahok dan Anies Baswedan Ogah Hadir di ILC Bahas soal Anggaran DKI Jakarta

Dianggap Keluarkan Izin Ilegal, DMPTSP Muarojambi Akan Dilaporkan Warga ke Polisi, Gara-gara Ayam

Selain itu Bupati juga menyarankan kepada pihak masyarakat untuk mendatangkan pengacara handal, dalam pendampingan permasalahan tersebut.

"Kamu carilah pengacara handal untuk mendampingi permasalahan ini selama proses hukum berjalan, terkait biaya biar saya yang fasilitasi," pungkasnya. (usn)
 

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved