SOAL Anggaran Beli Pasir Rp 52 Miliar, Disdik DKI: Bukan, Cuma Rp 600 Juta Untuk 150 Sekolah Untuk
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menemukan sejumlah anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas
lihat foto
Petisi berjudul "PSI Desak Gubernur Anies Transparan Soal Anggaran" itu dibuat pekan lalu. Hingga Jumat (8/11/2019), pukul 13.00 WIB, petisi itu sudah ditandatangani 12.920 orang dan terus bertambah.
William menyatakan ingin melibatkan masyarakat untuk mendesak Anies mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
"Kami mau melibatkan publik dalam mendorong eksekutif agar segera memublikasikan rancangan APBD itu ke website," ujar William saat dihubungi Kompas.com, Jumat.
• 6 Tahun Selingkuh dari Istri, Hotman Paris Diakui Meriam Bellina Pernah Cekik & Membanting
• Spesifikasi dan Daftar Harga HP Samsung Bulan November 2019 Terbaru, dari Seri A10S hingga A70
• Dukun Cabul Perdayai Remaja 16 Tahun, Sebut Korban Kena Pelet Minta Berdoa Sebelum Dicabuli
William menyampaikan, warga Jakarta berhak tahu rancangan anggaran yang disusun dan akan digunakan Pemprov DKI.
Sebab, anggaran itu berasal dari uang rakyat.
"Ini adalah uang mereka sehingga wajar kalau misalnya ada dorongan publik untuk membuka semua proses penganggaran di website," kata William.
Saat reses pada awal pekan ini, lanjut William, konstituennya juga meminta Pemprov DKI membuka rancangan anggaran DKI diunggah ke situs web APBD.
• Streaming & Jadwal Semifinal Fuzhou China Open 2019 - Marcus/Kevin jadi Tumpuan Indonesia
• Istri Orang Lagi Jemur Pakaian, Tak Kuat Tahan Nafsu, Pria Ini Langsung Bekap Mamah Muda di Kasur
William sebelumnya mengungkapkan anggaran-anggaran janggal yang diusulkan Pemprov DKI dalam rancangan KUA-PPAS 2020.
Ia mengungkap kejanggalan berupa anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar.
William juga mengungkap anggaran tak wajar lainnya, seperti pembelian bolpoin dan komputer.
Aksi William itu membuat rancangan KUA-PPAS menjadi sorotan publik.
Hingga kini, KUA-PPAS 2020 belum juga diunggah dalam situs APBD DKI Jakarta dengan alasan dokumen itu sifatnya belum final.
Padahal, dokumen itu yang sedang dibahas bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.
Anies Baswedan mengaku khawatir jika dokumen itu diunggah dan dilihat publik, justru akan menimbulkan keramaian.
“Justru karena ada masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
