Baru 60 Persen, Bakeuda Batanghari Akui Realisasi PBB Tak Akan Capai Target

Realisasi serapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Batanghari pada 2019 ini baru tercapai Rp 2,4 miliar dari target Rp 4,5 miliar.

Baru 60 Persen, Bakeuda Batanghari Akui Realisasi PBB Tak Akan Capai Target

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Realisasi serapan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Batanghari pada 2019 ini baru tercapai Rp 2,4 miliar dari target Rp 4,5 miliar.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari, Azhar mengakui bahwa serapan PBB tahun ini tak akan capai target.

"Sekarang baru tercapai sekitar 60 persen. Namun hingga akhir tahun nanti kami optimis bisa tercapai hingga Rp 3,5 miliar," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/11).

Dibandingkan tahun lalu, realisasi PBB yaitu sekitar Rp 2,2 miliar dari target Rp 2,5 miliar.

"Tahun lalu capaian kita sekitar 98 persen. Dan tahun ini mengalami peningkatan target yang signifikan," ujarnya lagi.

8 Saksi Akan Dihadirkan untuk Kasus Pengemplang Pajak CV PLL, Negara Rugi 4,7 Miliar

Plt Dinsos Muarojambi Mengaku Tak Tahu Masalah Kartu Jamkesda: Saya Baru di Sini

Selalu Sopan Saat Sidang, Supir Minyak Ilegal di Jambi Divonis Ringan dari Tuntutan JPU

Azhar melanjutkan, kendala serapan PBB terdapat pada rendahnya pemahaman masyarakat dan keterlambatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap dinas yang lingkup Pemkab Batanghari dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

"Kendala di masyarakat ketika kita menagih ke rumah-rumah warga, mereka hanya berjanji besok untuk datang membayar. Namun kenyataannya tidak. Untuk masyarakat ini memang tidak ada sanksi tapi mereka dikenakan denda jika telat membayar," katanya.

Sementara, kendala pada ASN diakuinya banyak yang tak menunaikan pembayaran PBB dari 4 hingga 5 tahun. Padahal sesuai surat keputusan dari Sekda Batanghari bahwa ASN yang menerima tunjangan penghasilan pegawai (TPP) wajib membayar PBB.

"Semua pegawai di OPD sudah terima TPP. Penekanan kita kepada ASN yang tak membayar PBB ini melalui pemotongan TPP-nya. Berapa besaran PBB yang tak dibayar, segitu potongannya. Nanti yang memotongnya adalah bendahara dinas," sebutnya.

Menurutnya, pihaknya sudah berupaya maksimal dalam melakukan penagihan PBB dari masyarakat dan ASN dengan mengerahkan tim yang ada. Azhar juga berharap masyarakat dan ASN di Kabupaten Batanghari bisa menunaikan kewajiban membayar PBB.

"Biasanya masyarakat membayar PBB ini pada akhir-akhir bulan. Dan kami optimis PBB bisa tercapai 90 persen," jelasnya. (*)

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved