Taktik Prabowo Jabatan Menhan untuk Modal Nyapres 2024, Effendi Sebut Tolak Posisi Menko Polhukam

Posisi Menteri Pertahanan menjadi modal Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024? Topik ini menjadi sorotan pakar komunikasi politik

Editor: Duanto AS
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Prabowo Subianto setelah usai memberikan keterangan pasca putusan MK tentang gugatan terkait perolehan suara Pilpres 2019 di kediaman Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (27/6/2019) malam. 

Lebih lanjut, Effendi menyebut sebetulnya Prabowo sempat ditawarkan untuk duduk di kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) yang kini ditempati oleh Mahfud MD.

"Ya, ini penting, saya dengar dia (Prabowo) ditawarkan Menko Polhukam," imbuh Effendi.

Namun, Prabowo disebutnya menolak posisi itu dengan tujuan tertentu.

"Tentu lebih tinggi tapi enggak mau, tidak teknis, tidak memimpin di lapangan, kalau yang ini (Menhan) jelas, real," ujar Effendi.

Ia kembali menyinggung tentang pertahanan kelautan yang bisa menjadi modal Prabowo menjadi presiden di periode mendatang.

"Kalau bisa buat kapal militer yang masuk ke wilayah Indonesia terbirit-birit, sudah jaminan bayang-bayang untuk menjadi presiden itu (Prabowo)," ujarnya.

Effendi lantas menyinggung tentang pertemuan PKS dan NasDem.

"Atau kemudian perlu lah NasDem bertemu PKS untuk melirik-lirik pertemuan nasi uduk di Gondangdia," ungkapnya.

"Menggabung nasi uduk untuk kesuksesan antara kelautan dan keamanan."

Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali dalam acara 'FAKTA' tv One, menyebut Prabowo Subianto dapat memanfaatkan posisi menteri untuk maju ke Pilpres 2024.
Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali dalam acara 'FAKTA' tv One, menyebut Prabowo Subianto dapat memanfaatkan posisi menteri untuk maju ke Pilpres 2024. (Tangkapan Layar YouTube Talk Show tvOne)

Lebih lanjut Effendi juga menyinggung tentang menteri periode 2014-2019 yang kini tak lagi menjabat.

"Ya buat saya adalah mereka (mantan menteri) pasti menunggu telepon sampai larut malam, sampai dini hari dan lain-lain, karena kan di hari kedua banyak yang (menteri) lama yang dipanggil," ujarnya.

"Jadi mereka berhak dong untuk nunggu telepon sampai pagi hari."

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto salam komando dengan Ryamizard Ryacudu saat acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto salam komando dengan Ryamizard Ryacudu saat acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Tribunnews/JEPRIMA)

Menurutnya, terkait susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Dari yang lama ini, tentunya mereka kalau prestasinya baik berharap bisa dilanjutkan, tapi kembali hak prerogatif presiden, kan lihat-lihat juga penggantinya," kata dia.

Effendi lantas menyinggung nama mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Ignasius Jonan yang digantikan oleh Arifin Tasrif.

"Misalnya Jonan penggantinya siapa, profesional kan, Arifin Tasrif yang dulu pernah di pupuk petrokimia, duta besar Indonesia di Jepang, ini sebetulnya perpanjangan tangan siapa sih?," ucap Effendi.

"Maksud saya, ini Jonan dibandingkan dengan penggantinya ini, ini perpanjangan tangan siapa sih?," imbuhnya.

Effendi melanjutkan penjelasannya, beberapa menteri baru yang kini duduk di kabinet memiliki sejarah kedekatan dengan presiden.

"Jadi gini kalau kabinet sudah terbentuk, suka-suka beberapa partai merasa dirinya 'Wah tapi kan tidak dapat sesuai yang diinginkan', padahal nanti kalau Anda telusuri ini dekatnya dengan siapa, lebih dari yang diinginkan," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved