Tugas Monitoring, Camat Hasrizal Mengaku Tak Tahu Kades Lopak Alai Lakukan Penyimpangan

Hasrizal selaku Camat Kumpeh Ulu periode 2017 mengatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa Kasang Lopak Alai.

Tugas Monitoring, Camat Hasrizal Mengaku Tak Tahu Kades Lopak Alai Lakukan Penyimpangan
Tribunjambi/Jaka HB
Sidang kasus penyimpangan dana desa oleh Marzuki Kepala Desa Kasang Lopak Alai 2013-2019 

Tugas Monitoring, Camat Hasrizal Mengaku Tak Tahu Kades Lopak Alai Lakukan Penyimpangan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Hasrizal selaku Camat Kumpeh Ulu periode 2017 mengatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa Kasang Lopak Alai.

"Lalu tugas kecamatan apa?" tanya salah seorang kuasa hukum Marzuki.

"Monitoring dan evaluasi," kata Hasrizal.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 11 saksi dari perangkat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Lopak Alay serta perangkat kecamatan dan pendamping desa, pada Rabu (9/10) di Pengadilan Tipikor Jambi.

Dari perangkat desa dan BPD JPU hadiran Atika Sari, Sulastri, Adi, Tugiman, Hendra dan Ibrahim. Selain itu dari pendamping desa dalam bidang infrastruktur adalah Mutiani.

Selain itu ada pula camat 2016 Sobri dan tahun 2017 Hasrizal. Kemudian Kabid Pemdes Diki dan Suherman dari Inspektorat.

Baca: Serapan Anggaran Kurang Maksimal, Kepala BPKAD Tanjab Barat Katakan Begini

Baca: Supir Angkot di Kota Jambi Bingung Diminta Berbenah: Kami Cari Setoran Sama Gaji Aja Susah

Baca: Titik Api Muncul di Muaro Jambi, Sengeti Kembali Diselimuti Kabut Asap

Erika Sari Emsah Ginting selaku ketua majelis hakim mengatakan sidang ditunda Rabu depan. "Masih agenda keterangan saksi," katanya kemudian ketuk palu.

JPU masih akan hadirkan 10 saksi lagi. Sementara itu kuasa hukum belum memberikan informasi apakah akan menghadirkan saksi meringankan atau tidak.

Sebelumnya diketahui Marzuki selaku Kepala Desa Kasang Lopak Alai 2013-2019 yang jadi terdakwa diketahui menggunakan anggaran tahun 2016 utuk menutupi kekurangan anggaran 2017 dan menggunakan anggaran 2017 untuk menutupi anggaran 2018.

Marzuki diketahui mengelola sendiri kegiatan pembangunan desa yang mengguakan APBDes Desa Kasang Lopak Alai 2016-2017. Penggunaan anggaran ini diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi kegiatan. Selain itu pembuktian dalam laporan keuangan pun tidak disertai bukti sah dan lengkap.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPKP Provinsi Jambi Marzuki membuat negara rugi sekitar 516 juta rupiah. Hal ini termasuk dugaan penyimpangan penggunaan dana APBDes Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2016-2017.(Jaka HB)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved