Strategi Jokowi Jinakkan Oposisi, Kabar Prabowo Telah Ajukan Tiga Kader Partai Gerindra Jadi Menteri
Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Dalam pember
lihat foto
Dasco mengatakan, Partai Gerindra tidak mengincar posisi apa pun dalam kabinet.
"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Senada dengan Muzani, menurut Dasco, Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah.
Dasco menjelaskan, tawaran bantuan tersebut diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi.
Jika konsep tersebut disetujui, Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.
"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.
Baca: Tubuh Clara Gopa Mendadak Lemas, saat Bangun sudah di Kamar Hotel, Pria Tel4njang di Depannya
Baca: Cek Endra Temu Mahasiswa & Tokoh Kerinci - Kota Sungaipenuh, Sampaikan Maju di Pilgub Jambi
Baca: Pameran Produk Inovasi Daerah, Kota Sungaipenuh Tuan Rumah BBGRM XVI, HAN, TTG ke XXI Provinsi Jambi
Belum ada pembicaraan
Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan, Presiden Jokowi belum mengajak partainya berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.
Puan menekankan, keputusan kader Partai Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.
Keputusan itu, kata Puan, harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.
Baca: VIDEO: Klarifikasi Pemilik Warung Makan di Ekowisata Boyolali terkait Tagihan Struk Rp 587 Ribu
Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif presiden, hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," tutur dia.
Sementara mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung Presiden.
"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai (hak) prerogatif Presiden," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi..."
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Bayu Galih
