Strategi Jokowi Jinakkan Oposisi, Kabar Prabowo Telah Ajukan Tiga Kader Partai Gerindra Jadi Menteri

TRIBUNJAMBI.COM- Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Dalam pemberitaan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dan kami untuk membicarakan tentang kemungkinan kami bisa berkoalisi atau kemungkinan kami bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.

Baca: Yusuf Oeblet Akhirnya Minta Maaf ke Cita Citata, Aku Malu, Muridku di Mana-mana

Baca: Nikita Mirzani Pastikan Dipo Latief Masih Bisa Melihat Anaknya: Bisa Kok, Tapi di Instagram!

Baca: ARAB Saudi Makin Terbuka, Turis Asing yang Tidak Menikah Boleh Nginap Sekamar dan Tak Pakai Abaya

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.

Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019.

Janji Prabowo itu misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.

Menurut Ahmad Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.

Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Baca: VIDEO: VIRAL Pria Ini Kaget Dapat Tagihan Rp 587 Ribu dari Warung Makan

Baca: Cara Bikin Paspor via Online Praktis dan Cepat, Tak Perlu Antre ke Kantor Imigrasi

Baca: Belahan Dadanya Terbuka, Video Vanessa Angel Minta Diayun Bikin Heboh, Netizen: Awas Buahnya Terbang

Ia pun membantah kabar bahwa Prabowo telah mengajukan tiga kader Partai Gerindra sebagai menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya secara resmi Pak Prabowo belum ajukan itu. Tapi sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini bisa mencapai swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya," kata Muzani.

"Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.

Posisi Menteri Pertahanan Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar bahwa partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dasco mengatakan, Partai Gerindra tidak mengincar posisi apa pun dalam kabinet.

"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Senada dengan Muzani, menurut Dasco, Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah.

Dasco menjelaskan, tawaran bantuan tersebut diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi.

Jika konsep tersebut disetujui, Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.

"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.

Baca: Tubuh Clara Gopa Mendadak Lemas, saat Bangun sudah di Kamar Hotel, Pria Tel4njang di Depannya

Baca: Cek Endra Temu Mahasiswa & Tokoh Kerinci - Kota Sungaipenuh, Sampaikan Maju di Pilgub Jambi

Baca: Pameran Produk Inovasi Daerah, Kota Sungaipenuh Tuan Rumah BBGRM XVI, HAN, TTG ke XXI Provinsi Jambi

Belum ada pembicaraan

Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan, Presiden Jokowi belum mengajak partainya berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.

Puan menekankan, keputusan kader Partai Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri.

Keputusan itu, kata Puan, harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.

"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.

Baca: VIDEO: Klarifikasi Pemilik Warung Makan di Ekowisata Boyolali terkait Tagihan Struk Rp 587 Ribu

Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif presiden, hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.

"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," tutur dia.

Sementara mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung Presiden.

"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai (hak) prerogatif Presiden," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi..."

Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Bayu Galih