Anggaran Belanja Daerah 2020 Rp 1,3 Triliun, Pemerintah Sarolangun Devisit Miliaran

Diperkirakan belanja daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2020 sebesar Rp 1,3 triliun lebih.

Anggaran Belanja Daerah 2020 Rp 1,3 Triliun, Pemerintah Sarolangun Devisit Miliaran
Tribunjambi/Wahyu Herliyanto
Rapat paripurna DPRD Sarolangun. 

Anggaran Belanja Daerah 2020 Rp 1,3 Triliun, Pemerintah Sarolangun Devisit Miliaran

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Diperkirakan belanja daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2020 sebesar Rp 1,3 triliun lebih.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup), Hillalatil Badri dalam pidato nota pengantar penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2020, pada rapat paripurna tingkat I, Selasa (8/10)

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari SE didampingi Wakil Ketua, Syahrial Gunawan dan jajaran lain.

Dijelaskan Hillalatil Badri, untuk belanja tidak langsung 2020 diperkirakan sebesar Rp 698,92 miliar atau 51,85 persen, sedangkan belanja langsung Rp 648,96 miliar atau 48,15 persen.

"Rencana pendapatan daerah 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,26 triliun," ucapnya.

Baca: Api Kembali Menyala di Sarolangun, Banyak Lahan Warga Habis Terbakar

Baca: Reshuffle Pejabat Muaro Jambi, Bupati Masnah Tunggu Hasil Review Keuangan

Baca: Ini Kemeriahan Festival Kerinci 2019, Dinas Pariwisata Sampai Sebar 1.500 Undangan

Dijelaskan Wabup, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan Rp 95,42 miliar, dana pertimbangan Rp 906,06 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 258,96 miliar.

"Dari uraian di atas terlihat jumlah anggaran belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah atau terjadi defisit Rp 87,43 miliar. Defisit dapat ditutupi dari Silpa 2019 yang mencapai Rp 95,55 miliar," ungkap Wabup.

Sementara itu, untuk mencapai sasaran rencana target pendapatan daerah 2020, kebijakan daerah yang akan ditempuh, yakni meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah, peninjauan kembali Perda yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber pendapatan.

"Pemkab juga akan meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah," ujarnya.

Dipaparkan Wabup, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa Rp 95,55 Miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp 8,11 miliar, yang mana direncanakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah pada PDAM Tirta Sako Batuah Rp 8,11 miliar.

"Untuk selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah diperolehnya pembiayaan netto yang diperkirakan Rp 87,43 miliar yang direncanakan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi 2020," ungkapnya.

Diakui Wabup, dalam penyusunan RKUA dan PPAS 2020 masih banyak hal-hal yang belum sempurna dan belum dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. Menyikapi hal itu Pemkab akan tetap berusaha mencari solusi dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Sarolangun, termasuk pendanaan melalui APBN dan APBD Provinsi Jambi serta memanfaatkan dana CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Dan untuk kegiatan 2020 masih terfokus pada infrastruktur.

"Untuk rencana kegiatan 2020 masih mengacu pada visi dan misi, salah satunya peningkatan infrastruktur," tandasnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved