Jokowi Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK dengan Parpol Pendukung, Ini Alasannya?

"Ya kan ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu jalan yang terbaik karena itu lebih tepat. Kalau perppu itu masih banyak pro kontranya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Karena baru saja Presiden teken berlaku langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik. Logikannya di mana?" lanjut dia.

Yasonna Laoly yang baru saja mundur dari Menteri Hukum dan HAM juga berpendapat sama. Ia mengklaim revisi yang dilakukan DPR dan pemerintah itu bertujuan untuk memperbaiki KPK.

"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK," kata Yasonna.

Baca: Goes to School IAAI, Kenalkan Arkeologi ke Siswa SMAN 1 Muarojambi

Baca: Gara-gara Sebar Berita Hoax di Facebook, Ambo Terancam 10 Tahun Penjara

Baca: Jadi Keynote Speaker Seminar Nasional, Safrial: Kita Butuh Penelitian Terapan dan Aplikatif

Baca: SIAPA Jenderal Sutarman, Pernah Kuli Bangunan & Jualan Bambu Keliling: Tolak Tawaran Dubes & Menteri

Baca: Korem 042/Gapu Pamerkan Alutsista TNI, Ada Senjata Zaman Perang Dunia II