Warga Empat Desa Geruduk Kantor Bupati Batanghari, Tolak Penutupan Lokasi Illegal Drilling

Ratusan masyarakat dari empat desa di Kecamatan Bajubang menggeruduk Kantor Bupati Batanghari, Selasa (1/10) pagi.

Warga Empat Desa Geruduk Kantor Bupati Batanghari, Tolak Penutupan Lokasi Illegal Drilling
Tribunjambi/Rian Aidilfi
Ratusan masyarakat dari empat desa di Kecamatan Bajubang menggeruduk Kantor Bupati Batanghari, Selasa (1/10) pagi. 

Warga Empat Desa Geruduk Kantor Bupati Batanghari, Tolak Penutupan Lokasi Illegal Drilling

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Ratusan masyarakat dari empat desa di Kecamatan Bajubang menggeruduk Kantor Bupati Batanghari, Selasa (1/10) pagi.

Massa dari empat desa, yakni Desa Pompa Air, Desa Bungku, Desa Mekar Jaya dan Desa Sungkai berjumlah lebih kirang 200 orang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait rencana penutupan lokasi pengeboran minyak ilegal atau Illegal Drilling di Kecamatan Bajubang.

Pantauan di lapangan, massa aksi tiba di depan gerbang Kantor Bupati Batanghari sekira pukul 10.00 WIB. Massa yang hadir tak hanya pria dan wanita. Melainkan anak-anak juga turut dibawa dalam unjuk rasa tersebut.

Mereka datang menggunakan dua unit truk roda enam, lima unit truk roda empat dan 30 unit sepeda motor serta alat pengeras suara.

Baca: Realisasi DAK Fisik Tak Optimal, Fasha Kesal Ancam Copot Kepala OPD

Baca: Tergiur Upah Rp 500 Ribu, 4 Sopir Nekat Bawa Minyak Ilegal ke Sumsel, Nasibnya Kini di Pengadilan

Massa kemudian melakukan orasi sekira pukul 10.24 WIB. Massa mengharapkan kepada Pertamina jangan menutup sumur minyak ilegal karena masyarakat merasa dirugikan. Bahkan, massa juga sempat menyuarakan minta ganti rugi Rp 60 juta per sumur yang mereka buka jika penutupan terealisasi.

Aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh Martono selaku Koordinator lapangan (Korlap). Ia menyatakan bahwa PT Pertamina juga harus ditutup jika sumur minyak ilegal ikut ditutup.

"Jika sumur minyak ilegal ditutup maka semua termasuk sumur milik Pertamina juga harus ditutup," seru Martono.

Massa meminta kepada DPRD Kabupaten Batanghari dan Pemkab Batanghari untuk membantu masyarakat di kawasan tersebut untul melegalkan sumur minyak ilegal menjadi tambang rakyat.

"Kalaupun mau ditutup harus ada solusi yang tepat, karena dari ilegal drilling ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat," katanya.

Halaman
123
Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved