Ini Alasan Presiden Jokowi Tolak Batalkan UU KPK Hasil Revisi, sudah 2 Kali Melontarkan Pernyataan
Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo bersikukuh tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan ...
lihat foto
Yasonna menegaskan, UU KPK baru disahkan oleh DPR dan pemerintah pada 17 September.
Oleh karena itu, tak ada kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mencabut kembali UU yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK itu.
Ia menilai, demo mahasiswa yang berujung bentrokan dengan aparat di sejumlah daerah juga tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Presiden mencabut UU KPK.
"Enggaklah. Bukan apa. Jangan dibiasakan. Irman Putra Sidin (pakar hukum) juga mengatakan janganlah membiasakan cara-cara begitu. Berarti dengan cara itu mendelegitimasi lembaga negara. Seolah-olah enggak percaya kepada MK," kata dia.
"Itulah makanya dibuat MK. Bukan cara begitu (demo). Itu enggak eleganlah," katanya.
Hal serupa disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Ia juga meminta penolak revisi UU KPK untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi.
"Kan ada mekanisme yang lain. Bisa di-judicial review bisa, jadi jangan beginilah. Dalam bernegara ini kan ada ruang negosiasi, baik itu negosiasi secara politik maupun negosiasi secara ketatanegaraan. Sudah diwadahi secara ketatanegaraan bagaimana proses politik sudah, semuanya tersedia," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dua Kali Jokowi Nyatakan Tolak Batalkan UU KPK Hasil Revisi, Apa Alasannya?"
Titik Api Nihil, Tapi Kemarau Masih Berlangsung, Pemkab Sarolangun Waspadai Lahan Gambut
PENGAKUAN Nagita Slavina Soal Uang Jajan Putera Raffi Ahmad Rafathar, Benarkah Rp 100ribu/hari?
Mengaku Ada Bisikan Ayah Tiri Tega Cabuli Anak 11 Tahun, Ibu Kandung Diam Saja Takut Dicerai
Baca Surat Yasin, Lengkap 83 Ayat Tulisan Arab dan Latin, Beserta Terjemahannya
Harus Berdusta Demi Tugas dan Cinta, Sisi Lain Petugas di Arena Pemadaman Api (1)
