Breaking News:

KKI Warsi Sebut Ada Permainan Pemodal Dalam Kasus Karhutla 2019

KKI WARSI menilai ada ketik patuhan pemegang izin di kawasan hutan dan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan dalan lahan di Jambi.

Penulis: Dedy Nurdin | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Dedy Nurdin
Kebakaran gambut merembet dan mendekati pemukiman warga di desa Betung, Kumpeh, Kabupaten Muarojambi. Warga dan TNI melakukan pemadaman. Minggu (22/9/2019) 

KKI Warsi Sebut Ada Permainan Pemodal Dalam Kasus Karhutla 2019

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - KKI WARSI menilai ada ketik patuhan pemegang izin di kawasan hutan dan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan dalan lahan di Jambi kian meluas dan tak terkendalikan.

Diataranya menjaga tinggi muka air gambut minimal 40 centimeter di bawah permukaan. Disamping itu ketidak patuhan dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menanggulangi kebakaran gambut.

Padahal amanat ini sudah jelas dituangkan lewat peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2019.

“Padahal PP No 57 tahun 2016 jelas menyebutkan kewajiban untuk mempertahankan muka air gambut minimal 40 cm dari permukaan, dan kewajiban untuk tersedianya peralatan dan manusia yang bertanggung jawab untuk mencegah kebakaran secara mutlak,” kata Rudi Syaf, direktur KKI WARSI, Senin (23/9/2019).

Baca: Jambi Berasap, Siswa MAN 1 Maluku Utara Kirim Doa untuk Korban Asap di Sumatera

Baca: Udara di Muarojambi Kategori Berbahaya Akibat Karhutla, Ini Saran DLH

Baca: Aksi di Kantor Gubernur Jambi, Forum Petani Tèbo Tolak RUU Pertanahan

Baca: Kabut Asap Parah, Kualitas Udara di Tanjab Timur Masuk Kategori Berbahaya

KKI WARSI menyebut ada indikasi aktivitas ekonomi untuk membuka lahan baru oleh perusahaan.

“Memang izin baru tidak ada yang diterbitkan, namun ada indikasi kuat lahan yang sudah mendapatkan izin tahun-tahun sebelum moratorium izin, tahun ini dibuka untuk areal perkebunan dengan cara membakar,” ujarnya.

Warsi juga menyebut ada keterlibatan masyarakat kelas menengah pemilik modal untuk membuka lahan yang tidak memungkinkan untuk di jadikan kebun.

Seperti di kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan restorasi dan taman hutan raya. Dengan tujuan untuk menguasai lahan dengan cara mempekerjakan petani untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

“Kami meminta kepada aparat untuk tegas mengusut ini sampai ke pelaku utama, bukan hanya berhenti pada orang upahan yang nyatanya dia disuruh oleh pemodal yang merupakan masyarakat kelas menengah,” kata Rudi.

Selain penegakan hukum, perlu upaya tegas dari semua pihak untuk mengembalikan gambut pada fungsi utamanya dan sebagai daerah lindung terutama gambut dalam.

Di Provinsi Jambi terdapat 29.701 ha gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter yang dibebani izin untuk HTI dan perkebunan sawit.

Baca: Program Kemenkes Berubah, RSUD Nurdin Hamzah Jambi Kesulitan Cari Dokter Spesialis

Baca: Jambi Berasap, Siswa MAN 1 Maluku Utara Kirim Doa untuk Korban Asap di Sumatera

Baca: VIDEO: Detik-detik Istri Sah Pergoki Suami Bersama Bidan di Hotel, Ini yang Kemudian Terjadi

Baca: VIDEO: Kerusuhan Pecah di Wamena, Bangunan Dibakar dan Rentetan Suara Tembakan Terdengar Berulang

Jika tarik ke analisis kebakaran, lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 4 meter yang mengalami kebakaran tercatat 14.697 ha pada tahun ini saja.

“Kembalikan fungsi gambutnya, atau kita akan selalu mengalami bencana ini setiap kemarau, merugikan kesehatan, menghabiskan dana yang sangat besar untuk pemadaman dan tentu juga mempertontonkan ketidakberdayaan Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan,” pungkas Rudi. (Dedy Nurdin)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved