Aksi di Kantor Gubernur Jambi, Forum Petani Tèbo Tolak RUU Pertanahan

Abdullah juga menyampaikan jika perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan maupun HTI telah menjadi penyumbang konflik terbesar disektor agraria.

Aksi di Kantor Gubernur Jambi, Forum Petani Tèbo Tolak RUU Pertanahan
Tribunjambi/Zulkifli
Anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jambi dan puluhan forum keluarga besar petani Tebo bersama Kelompok Tani Bersatu Jaya, masyarakat adat Talang Mamak, KPA wilayah Jambi dan WALHI Jambi, menggelar aksi di Kantor Gubernur Jambi. 

Aksi di Kantor Gubernur Jambi, Forum Petani Tèbo Tolak RUU Pertanahan

TRIBUNJANBI.COM, JAMBI - Selain Serikat Petani Indonesia (SPI), forum keluarga besar petani Tebo bersama Kelompok Tani Bersatu Jaya, Masyarakat Adat Talang Mamak, KPA wilayah Jambi dan Walhi Jambi, pukul 11.00 WIB menggelar aksi di simpang empat Bank Indonesia, Telanaipura.

Aksi tersebut dilakukan terkait dengan penguasaan sektor agraria yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai sejarah kepemilikan hak atas tanah yang sebenarnya. Dimana ekspoitasi lahan secara besar-besaran mengakibatkan banyaknya korban dari kalangan masyarakat.

Koordinator lapangan Abdullah mengatakan, ketika pemerintah memberi izin lokasi perkebunan untuk perusahaan, kenapa selalu bersinggungan dengan perkebunan yang dimiliki masyarakat. Sehingga, lanjutnya, menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahaan.

Baca: Tolak RUU Pertanahan, Keluarga Besar Petani Tebo Turun ke Jalan

Baca: BREAKING NEWS, Tanjab Timur Diguyur Hujan Lebat

Baca: BREAKING NEWS, Pemprov DKI Jakarta Bantu Alat Pemadaman untuk Muarojambi

Baca: BPBD Tanjab Timur: Kebakaran 2019 Lebih Besar, Ribuan Hektar Lahan Terbakar

"Sebagaimana kita lihat ketimpangan penguasaan sektor agraria bukan lagi menjadi rahasia umum. Saat ini hanya sedikit orang yang memiliki jutaan hektare tanah dan terlalu banyak orang yang cuma memiliki sedikit tanah," ujarnya.

Abdullah juga menyampaikan jika perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan maupun HTI telah menjadi penyumbang konflik terbesar disektor agraria. Tak ayal, ketika perusahaan ini masuk ke desa-desa, akan menyebabkan konflik yang mengakibatkan hilangnya lahan perkebunan masyarakat.

"Lagi-lagi selalu masyarakat yang menjaid korban. Anak-anak putus sekolah, para petani berganti menjadi buruh tani," ungkapnya.

Abdullah mengatakan, rancangan UU pertanahan (RUUP) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah, menurutnya tanpa mempertimbangkan situasi sektor agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"DPR dan pemerintah bersikukuh mengesahkan RUUP di akhir September ini. Sedangkan beberapa pasal yang ada di dalam RUUP sangat bertentangan dengan prinsip reformasi agraria sejati," ujarnya.

Apabila RUUP ini disahkan, kata Abdullah, maka akan banyak letusan konflik yang terjadi. Intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani akan dilanggengkan melalui pengadilan pertanahan.

"Belum lagi perjuangan masyarakat adat terhadap tanahnya juga belum menemui kepastian hukum. Karena Perda adat sebagai pengakuan wilayah masyarakat adat sampai saat ini masih mentok di meja pemerintahan," ujarnya.

Baca: VIDEO: Kabut Asap di Jambi Menelan Korban Jiwa, Ahmad Tang Diduga Kehabisan Oksigen

Baca: BPBD Sebut Kabut Asap di Tanjab Timur Kiriman Tetangga

Baca: Lagi Adzan Magrib, Api Bakar Bedeng 13 Pintu di Tungkal Ilir Jambi

Baca: Belasan Penerbangan Lion Air Group Dibatalkan Akibat Kabut Asap, Berikut Daftarnya

Oleh karenanya, melalui aksi ini, Abdullah meminta Gubernur Jambi untuk segera menerbitkan Perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Kabupaten Tebo. Serta mendesak pemerintah segera menerbitkan pelepasan kawasan hutan dilokasi prioritas reforma agraria.

"Harusnya penyelesaian konflik dari inisiasi rakyat. Yakni dari bawah ke atas," tandasnya.

Pantauan hingga siang ini, mereka (petani,red) melanjutkan aksi dan berkumpul di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved