14 Desa di Provinsi Jambi Masih Tertinggal, Separuh Ada di Merangin

Dari 1.399 desa di Provinsi Jambi, 14 desa masih kategori sangat tertinggal. Pengelolaan dana desa tidak maksimal.

14 Desa di Provinsi Jambi Masih Tertinggal, Separuh Ada di Merangin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dari 1.399 desa di Provinsi Jambi, 14 desa masih kategori sangat tertinggal. Hal tersebut dikarenakan tidak maksimalnya pengelolaan dana desa yang rata-rata mencapai Rp 800 juta per desa dengan total bantuan dari pusat sebesar Rp 1,04 triliun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi Luthpiah menyampaikan dari 14 desa tersebut berada pada 7 desa di Kabupaten Merangin, 2 desa di Batanghari, 2 desa di Muaro Jambi, 1 desa di Kerinci, dan 2 desa lagi di Sarolangun.

"Akan terus kita dorong, setidak-tidaknya nanti menjadi desa berkembang," ujarnya.

Kendati demikian, tahun 2019 ini untuk pengelolaan dana desa, Luthpiah menyebut fokus pada 4 program prioritas. Yaitu pembangunan kawasan perdesaan, embung, BUMDes, dan Sarana olahraga desa. Menurutnya, Provinsi Jambi presentasenya sudah mencapai 80 persen dalam penyaluran dana desa.

"Kita termasuk yang terbaik dalam penyerapan anggaran dana desa," bebernya.

Baca: Bahaya, Jalan Ness Dalam Perbaikan, Banyak Jalan Dipotong

Baca: Dinsos Batanghari Keluarkan 253 Rekomendasi Santunan Kematian

Baca: Tengkuluk Jambi Tampil Dalam Pemeran Kerajinan Nusantara

Baca: BREAKING NEWS, Pemprov Jambi Keluarkan 9 Poin Imbauan Sikapi Bahaya Kabut Asap

Baca: Semua Puskesmas Diminta Siaga, Jumlah Penderita ISPA Semakin Meningkat

Luthpiah menjelaskan, suport melalui dana desa itu, sudah banyak yang dapat dilihat perkembangannya di desa-desa.

"Wajah desa kini sudah berubah dengan adanya dana desa ini. Yang mungkin dulunya kumuh, lembaga pendidikan untuk anak usia dini mungkin dulunya cuma ada 1 sekarang bisa ada dua, begitu juga dengan polindesnya," katanya.

Luthpiah pun menginginkan dengan dana desa, kedepan bukan hanya insfrastruktur saja. Namun yang perlu didorong yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya.

"Karena apabila mereka sudah punya pendapatan sendiri itu juga akan meningkatkan derajat hidup mereka," terangnya.

Sedangkan untuk BUMDes sendiri, Luthpiah mengatakan, hingga saat ini baru mencapai 1.064 BUMDes. Dan sudah ada 7 BUMDes yang mandiri serta bagus pengelolaannya.

"Tahun kemarin 2 BUMDes kita masuk kategori nominasi juara 1 dan 2 tingkat nasional," tuturnya.

Jika tahun ini dana desa di Provinsi Jambi sebesar Rp 1,04 triliun, maka Luthpiah menyampaikan untuk tahun 2020 nanti naik menjadi Rp 1,4 Triliun. "Kita kan dana desa se-Indonesia itu naiknya jadi Rp 70 triliun, dan dibagi-bagilah itu," ungkapnya.

Ditanyakan, berapa jumlah yang terjaring dalam kasus penyelewenangan dana desa di Jambi sendiri, Luthpiah menyebut sekitar 10 persen. "Setiap kabupaten pasti ada (kasus_red). Kita juga sudah ada MoU dengan pihak aparat penegak hukum dan kejaksaan untuk hal ini," katanya.

Sedangkan upaya untuk meminimalisirnya, kata Luthpiah, semua yang terlibat dalam hal ini harus sama-sama memiliki komitmen mengawal itu. "Mulai dari Kecamatannya. Sebab dulu Camat merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Jadi mulai awal tahun lalu Camat selalu dilibatkan supaya tahu seperti apa mekanismenya," tandasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved