MANTAN Komandan Korps Brimob Tantang Menteri Susi 'Perang', Murad: 'Ini Semua Supaya Kalian Tahu'

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail merasa jengkel dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hingga menyatakan perang.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang," ujar Murad seperti dikutip dari Kompas.com.

Mantan Komandan Korps Brimob tersebut melontarkan pernyataan itu saat pengambilan sumpah dan pelantikan Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Gubernur Maluku, Murad Ismail dongkol dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Murad menyatakan perang pada Susi terkait masalah ikan.

Baca: Sudah 20 Komunitas, Prodi Psikologi Universitas Jambi, Bentuk Komunitas Baru Setiap Tahun

Lantas permasalahan ikan apa yang menyebabkan Murad berani melontarkan pernyataan perang seperti itu kepada Susi?

Semuanya bermula saat Menteri Susi melakukan moratorium di mana setiap bulannya Kementerian jajaran Susi mengangkut ikan dari perairan Arafura (Aru) untuk diekspor.

Sejak dilakukannya moratorium tersebut, Murad menyebut Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

"Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa."

"Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah," kata Murad.

Baca: Antisipasi Kemarau, PDAM Tirta Batanghari Keruk Sungai Batanghari di Tiga Lokasi

Bahkan Murad mengatakan sejak moratorium diberlakukan, sudah ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Akan tetapi tak ada satu pun ABK asal Maluku yang bekerja di kapal-kapal itu.

"Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku," ujar Murad.

Sekalian Murad menyampaikan aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat amat merugikan Maluku.

Akibatnya nelayan Maluku tidak diperkenankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap ikan di zona itu.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya," tutup Murad.

Baca: Layanan Bertiga di Ranjang Terbongkar Setelah Digrebek Polisi, Terungkap Tarifnya Jutaan!

Harga Garam Anjlok, Impor Terlalu Banyak:

Menteri Susi menyatakan bahwa penyebab dari anjloknya harga garam adalah impor yang terlalu banyak namun tak efektif.

Berikut ini ulasannya.

Baca: Pesan Khusus Bima Aryo Kepada Petugas yang Observasi Sparta dan Anubis, Kasus ART Tewas Digigit

Presiden Joko Widodo mengatakan jika garam di NTT lebih bagus dari Madura dan Australia.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau lokasi tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ( NTT), Rabu (21/8/2019).

Dalam kunjungan ke tambak garam itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri serta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Di NTT lahan untuk produski garam yang baru tergarap seluas 10 hektare dari potensi lahan yang tersedia mencapai 600 hektare.

Baca: VIDEO Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022, Live Streaming TV Online Indonesia vs Malaysia, Kamis Sore

Secara keseluruhan, potensi lahan tambang garam di NTT mencapai 60.000 hektare dan paling sedikit 21.000 hektare dapat direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan, dengan produksi garam mencapai 2,6 juta ton per tahun.

Bahkan di lahan garam Desa Nunkurus sudah masuk investasi sebesar Rp 110 miliar, dan tahun depan ditargetkan bisa tergarap hingga 600 hektare,

Sementara itu pada Rabu (3/4/2019), Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT) Viktor Laiskodat menyebut panas matahari di wilayahnya menjadi berkat luar biasa untuk produksi garam.

Panas matahari membuat garam yang diproduksi di NTT memiliki kualitas yang baik.

Baca: Kapolresta Jambi: Ayo Kanti Kanti Kito Kenalkan Batik Jambi di Kancah Nasional

"Kalau sinar mataharinya cukup maka kualitas garam yang dihasilkan akan sangat bagus. Sebagai gubernur, saya akan sangat marah, apabila ada masyarakat yang mengeluh karena panas. Panas itu berkat yang luar biasa," ujar Viktor saat berkunjung ke tambak garam yang dikelola oleh PT. Timor Livestock Lestari di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Ia menargetkan agar NTT bisa menyumbang 1 juta metrik ton garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.

Keinginan itu diharapkan bisa terpenuhi karena selama ini secara nasional, Indonesia masih mengimpor 3,7 juta metrik ton garam.

Menurut Viktor, kualitas garam NTT merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Karena NTT punya pantai yang relatif bersih.

Harga garam lokal anjlok

Baca: Kabut Asap di Sarolangun Belum Membahayakan, DLH akan Uji Kualitas Udara di 2 Lokasi Lagi

Sejumlah petani garam lokal di pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengeluh karena saat panen, harga jual garam terjun bebas.

Pada 15 Agustus 2019, harga garam menajdi Rp 250 hingga Rp 300 per kilogram. Untuk harga normal biasanya harga jual garam Rp 700 hingga Rp 750 per kilogram

Menurut Raji, petani garam di Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, untuk bisa meraup untung, harga garam minimal harus di atas Rp 700. Jika di bawah itu, maka para petani garam akan merugi.

"Harga anjlok sejak bulan ini, awal Agustus. Padahal seharusnya ini lagi musim panen," kata dia, Rabu (14/8/2019).

Baca: Viral Kisah KKN di Desa Penari, Sosok Indigo Ini Sebut Kisah Itu Hoax! Warga Banyuwangi Merugi?

Padahal ada puluhan petani garam yang mengolah lahan seluas 30 hektare di kecamatan tersebut yang mengalami nasib serupa.

Padahal untuk mengelola garam di luas lahan satu hektare, petani membutuhkan modal Rp 20 juta.

Jangankan untung, untuk mengembalikan modal saja tidak cukup.

Sebagian petani garam memilih menjualnya karena didesak kebutuhan dan sebagian lain menyimpannya sementara hingga harga stabil.

Ada beberapa kecamatan di Brebes yang terkena imbas anjloknya harga garam seperti Kecamatan Tanjung, Wanasari, Brebes, dan beberapa desa di Kecamatan Losari.

Baca: Dua Terdakwa Pembunuhan Kades Dusun Sekampil Dikepung Keluarga Korban, Sempat Lontarkan Umpatan

Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Garam Desa SawojajarArif Ghoni mengungkapkan, anjloknya harga garam terjadi sejak Juni 2019..

Ia menyakini masuknya garam impor menjadi salah satu penyebab harga garam lokal terjun bebas.

Sementara itu di Karawang, para petani garam di Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran memilih tidak produksi karena tambah garam mereka terpapar tumpahan minyak akibat kebocoran pada anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore Nort West Java (PHE ONWJ).

"Selama seminggu dari tanggal 20 hingga 27 Juli kami tidak panen (garam)," ujar Ketua Koperasi Garam Segarajaya Karawang, Aep Suhardi, saat dihubungi, Senin (29/7/2109).

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, air yang terpapar minyal di lahan mereka langsung dikeluarkan kembali.

Mereka khawatir hal itu akan berpengaruh terhadap garam hasil produksi.

Di Ciparage sendiri, sekitar 40 persen tambak garam yang terdampak.

"Bahan baku garam adalah air laut. Kalau air lautnya terpapar minyak, kami tidak bisa berproduksi," kata dia.

Baca: Bupati Kerinci: Jangan Sampa Ada Pungutan, Program 1.506 Pemasangan Gratis PDAM untuk MBR

Di kawasan tersebut, dalam sehari satu tambak dapat menghasilkan 100 tom garam.

"Kalau nilainya ya dikalikan Rp 700 per kilogramnya, sekitar Rp 70.000.000," kata dia.

Di Karawang, daerah yang terdapat tambak garam di antaranya di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, dan Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya.

Sementara yang terdampak di Desa Ciparagejaya dan Desa Tambaksari.

Usulkan garam jadi kebutuhan pokok

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman akan mengusulkan garam kembali dimasukkan dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Hal ini dilakukan agar harga garam di tingkat petani tak kembali anjlok.

Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan, dalam Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, garam menjadi salah satu barang yang dikeluarkan.

Karena itu, HPP garam tidak bisa dijaga oleh pemerintah.

"Yang seharusnya bertanggung jawab mengusulkan garam ke dalam kebutuhan pokok dan barang penting ini adalah adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan, dengan pertimbangan dari Kementerian Perindustrian dan BPS," terang Agung, Jumat (12/7/2019).

Menurut Agung, dengan dikeluarkannya garam dari barang kebutuhan pokok dan barang penting, tidak berpengaruh besar terhadap inflasi.

Baca: Gubernur yang Nyatakan Perang Menteri Susi Bukan Sosok Biasa, Pensiunan Jenderal Korps Elite Polri

Akan tetapi hal tersebut justru mengganggu industri dan garam petani menjadi tak terserap.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, harga garam yang anjlok di pasaran karena faktor impor garam yang berlebihan.

Dengan melimpahnya stok garam dalam negeri, mengakibatkan garam yang diproduksi petani lokal harganya anjlok.

"Persoalan harga jatuh adalah impor terlalu banyak dan bocor. Titik. Itu persoalannya," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Menurut Susi, jika garam impor yang masuk ke dalam negeri di bawah 3 juta ton, maka harga garam di tingkat petambak tidak akan anjlok seperti saat ini.

Baca: Sinopsis Sinetron Cinta karena Cinta di SCTV Episode 50, Rabu 4 September 2019, Raisa Kecewa?

"Kalau diatur impornya di bawah 3 juta ton kayak tempo hari kan harga di petani masih bisa Rp 2.000, Rp 1.500. Persoalannya impor terlalu banyak dan itu bocor," kata Susi. (Seto Ajinugroho)

SUMBER: KOMPAS.com (Farida Farhan, Tresno Setiadi, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Akhdi Martin Pratama, Sigiranus Marutho Bere)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Asinnya Industri Garam di Negeri Ini, Harga Terjun Bebas hingga Impor Terlalu Banyak

Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul Susi Pudjiastuti Ditantang Perang Mantan Komandan Korps Brimob Gegara Masalah Ikan : Ini Daratan Punya Saya!