Presiden Keluarkan Aturan Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut

Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan terkait penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang ditandatangani

Presiden Keluarkan Aturan Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
ANTARA FOTO/FB ANGGORO
Ilustrasi: lahan gambut 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan terkait penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Beleid tersebut diterbitkan dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung.

Inpres ini pun ditujukan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, para gubernur serta bupati/ wali kota.

“Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru,” seperti yang tertulis dalam Inpres No. 5 2019, seperti yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (20/8).

Meski begitu, penghentian pemberian izin baru ini dikecualikan atas beberapa hal. Pertama, pengecualian bagi permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dari Menteri Kehutanan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Kedua, pengecualian pun diberikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk program kedaulatan pangan nasional antara lain padi, tebu, jagung, sagu, kedelai, dan singkong. 

Ketiga, bagi perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku yang memenuhi syarat kelestarian.

Selanjutnya bagi restorasi ekosistem, juga pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan negara, untuk jalur evakuasi korban bencana alam dan penampungan sementara korban bencana alam.

Selain itu pengecualian juga diberikan untuk penyiapan pusat pemerintahan/ibu kota pemerintahan/ kantor pusat pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan peningkatan infrastruktur eksisting dan prasarana penunjang keselamatan umum.

Halaman
12
Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved